Nasional, gemasulawesi - Pengamat politik Adi Prayitno menanggapi pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menyebut adanya pihak dalam birokrasi yang menolak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Prabowo mengungkapkan bahwa beberapa individu di dalam pemerintahan bersikap menentang keputusan tersebut dan merasa memiliki kekebalan hukum, bahkan ia menyebut mereka sebagai "raja kecil."
Pernyataan itu disampaikan oleh Prabowo saat menghadiri Kongres ke-18 Muslimat NU di Surabaya pada Senin, 10 Februari 2025.
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah, namun justru mendapat perlawanan dari segelintir pihak di dalam birokrasi.
"Ada yang melawan saya, dalam birokrasi. Merasa sudah kebal hukum, merasa jadi raja kecil," ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Menanggapi hal tersebut, Adi Prayitno menilai bahwa Prabowo harus bertindak tegas dengan menyingkirkan pihak-pihak yang menghambat kebijakan pemerintah.
Melalui cuitannya di akun X resminya, @Adiprayitno_20, pada Selasa, 11 Februari 2025, ia menegaskan bahwa rakyat akan mendukung penuh langkah Presiden dalam memberantas para birokrat yang menolak kebijakan efisiensi.
"Singkirkan saja itu raja-raja kecil Pak Presiden. Gaspol pokoknya, rakyat mendukung. Termasuk raja besar juga singkirkan kalau mengganggu, itu kalau ada," tulis Adi Prayitno sembari mengunggah ulang berita terkait pernyataan Prabowo.
Cuitan tersebut langsung menarik perhatian publik dan memicu berbagai tanggapan dari warganet. Banyak yang mendukung langkah tegas terhadap pihak-pihak yang menghambat kebijakan efisiensi anggaran.
Namun, ada pula yang menyoroti bahwa pelaksanaan efisiensi anggaran harus mempertimbangkan kondisi daerah yang masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat.
Salah satu tanggapan yang menarik perhatian datang dari akun @ima*** yang menyampaikan perspektif terkait dampak efisiensi anggaran terhadap pemerintahan daerah.
"Klu yg dimaksud raja kecil itu adalah bupati atau walikota itu hal biasa. Soalnya efisiensi itu akan menyulitkan rakyat di daerah 2 yg mengandalkan APBN dari pusat. Ingat tidak semua daerah punya pendapatan asli daerah besar. Tapi klu raja kecil yang itu tuh lain lagi ceritanya," tulis akun tersebut dalam balasannya.
Selain itu, beberapa warganet juga mempertanyakan apakah kebijakan efisiensi ini benar-benar menyasar semua sektor atau hanya diterapkan secara selektif.
Dengan berbagai tanggapan yang muncul, pernyataan Prabowo mengenai "raja kecil" masih menjadi perbincangan luas di kalangan publik.
Banyak pihak menunggu langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah dalam menindak pihak-pihak yang dianggap menghambat kebijakan efisiensi, serta sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar membawa manfaat. (*/Risco)