KIPI Audit Kasus Siswa Meninggal Sehari Usai Divaksin Covid19 di Ciamis

<p>Foto: KIPI Audit Kasus Siswa Meninggal Sehari Usai Divaksin Covid19 di Ciamis.</p>
Foto: KIPI Audit Kasus Siswa Meninggal Sehari Usai Divaksin Covid19 di Ciamis.

Gemasulawesi– Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Jawa Barat sedang audit kasus siswa meninggal sehari usai divaksin covid19.

“Sementara diaudit,” ungkap Ketua Komda KIPI, Jabar Kusnandi Rusmil di Ciamis, Jumat 10 September 2021.

Ia menyebut, tidak menutup kemungkinan membawa kasus ini ke Komisi Nasional (Komnas) KIPI.

Baca juga: Suntik Satu Juta Vaksin Sehari Terhambat PPKM Darurat

Ia pun berharap data-data terkait kasus siswa meninggal sehari usai divaksin covid19 itu lengkap sehingga bisa dianalisis.

Sebelumnya, ayah dari siswa meninggal sehari usai divaksin covid19 menyebut, anaknya bernama Cahyono meninggal setelah divaksin.

“Cahyono mengalami keluhan lambung dan pusing. Cuma semalam saja. Sebelum divaksin memang ada keluhan lambung,” ungkap ayah Cahyono, Nono.

Menurut Nono, anaknya mengikuti program vaksinasi karena ingin mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah.

Para siswa belum divaksin harus mengikuti pembelajaran online dari rumah.

Diketahui, siswa kelas XI SMK swasta di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Cahyono meninggal dunia sehari setelah divaksinasi Covid19.

Ia menjalani vaksinasi di SMAN 1 Sindangkasih, Rabu 1 September lalu.

Cahyono datang ke lokasi vaksinasi pagi hari. Ia baru mendapat giliran disuntik vaksinasi siang menjelang sore.

Baca Juga: BMKG: Waspadai Dua Siklon Tropis di Indonesia

Saat berada di rumah, Cahyono mengeluh pusing, lelah, dan sakit lambung. Ia sempat meminta makan dengan daging ayam. Cahyono lantas mencoba untuk beristirahat.

Sehari kemudian, Kamis 2 September 2021 subuh, orang tua sempat melihat Cahyono kejang-kejang. Mereka menghubungi dokter untuk memeriksa sang anak. Namun ketika dokter datang, Cahyono meninggal.

Menanggapi kejadian itu, Wakil Bupati Ciamis Yana D. Putra menyebut Cahyono memiliki penyakit bawaan.

Kemungkinan, Cahyono tidak menyampaikan penyakitnya saat tahapan skrining.

“Bukan karena vaksin, tapi memang siswa ini sudah ada penyakit bawaan. Ketika skrining ada kesalahan,” ujar Yana usai memantau vaksinasi di Pesantren Ar Risalah, Cijantung, Ciamis, Selasa 7 September 2021.

Yana pun meminta masyarakat jujur dengan kondisi tubuhnya masing-masing saat akan divaksinasi Covid19.

Menurutnya, masyarakat tak perlu malu jika memiliki penyakit bawaan tertentu. (a/**)

Baca juga: Berikut Syarat Vaksinasi Covid 19 untuk Anak 12-17 Tahun

...

Artikel Terkait

wave

Wapres Ma&#8217;ruf Amin Dorong Pemda Berani Laksanakan PTM

Wapres sebut pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh tidak maksimal, mendorong Pemda berani laksanakan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM.

Puluhan Ribu Jiwa di Kalimantan Tengah Terdampak Bencana Banjir

BNPB mencatat, sebanyak 15.911 KK dengan 25.443 jiwa terdampak banjir melanda wilayah Kalimantan Tengah, Rabu, 8 September 2021.

Pemerintah Tanggung Pemulsaran Jenazah Napi Korban Kebakaran di Tangerang

Menteri Yasonna H Laoly, menyebutkan pemerintah akan menanggung pemulasaran, identifikasi jenazah kebakaran Lapas Kelas I Tangerang

Mensos Tri Risma Minta Pemerintah Daerah Perbarui Data Kemiskinan

Menteri Sosial Tri Risma meminta pemerintah daerah memperbarui data kemiskina agar penyaluran bantuan pemerintah bisa tepat sasaran.

Badan Standar Nasional Pendidikan Diganti Dewan Pakar

Pemerintah ganti Badan Standar Nasional Pendidikan dengan DPSNP atau Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan namun, perlu penyerapan aspirasi

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;