Dukung Prabowo Beli Seribu Burung Hantu Guna Basmi Hama Tikus, Susi Pudjiastuti Sentil Ilmuwan yang Tak Setuju

Potret Presiden Prabowo ketika hadiri panen raya serentak di Desa Randegan Wetan, Kec. Jati 7, Majalengka, Jawa Barat, 6 April 2025
Potret Presiden Prabowo ketika hadiri panen raya serentak di Desa Randegan Wetan, Kec. Jati 7, Majalengka, Jawa Barat, 6 April 2025 Source: (Foto/Instagram/@presidenrepublikindonesia)

Nasional, gemasulawesi - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengirimkan 1.000 burung hantu untuk mengatasi hama tikus di lahan pertanian.

Gagasan tersebut disampaikan oleh Prabowo saat menghadiri panen raya serentak di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada 6 April 2025.

Dalam kesempatan itu, Prabowo berjanji akan memberikan bantuan berupa burung hantu untuk menjadi musuh alami tikus yang selama ini menjadi masalah serius bagi petani.

Langkah Prabowo itu langsung mendapatkan apresiasi dari Susi Pudjiastuti. Ia menilai bahwa penggunaan burung hantu adalah solusi yang alami dan berkelanjutan untuk membasmi hama tikus di sawah.

Baca Juga:
Soroti Kebijakan Tarif Impor AS, Mahfud MD Puji Respons Presiden Tiongkok Xi Jinping: Mewakili Perasaan Internasional

Menurutnya, pendekatan ini lebih ramah lingkungan daripada metode kimiawi yang justru bisa merusak ekosistem secara jangka panjang.

Melalui akun X resminya, Susi menyampaikan dukungannya secara terbuka.

"PakPresiden @prabowo sangat benar, pembasmi atau musuh alami tikus di sawah adalah Burung hantu; Lebih sustainable dan alami," tulis cuitan Susi Pudjiastuti pada akun X resminya @susipudjiastuti pada Sabtu 12 April 2025.

Sikap Susi tersebut seolah menjadi penegasan bahwa solusi berbasis ekosistem seharusnya lebih diutamakan dalam penanganan persoalan hama di sektor pertanian.

Ia juga menggarisbawahi bahwa dalam banyak praktik pertanian berkelanjutan, burung hantu telah terbukti efektif dalam menekan populasi tikus tanpa harus mengandalkan racun atau pestisida yang dapat mencemari lingkungan.

Namun, dalam lanjutan cuitannya, Susi juga sempat melontarkan sindiran kepada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan kebijakan tersebut, khususnya kepada sejumlah ilmuwan yang menilai bahwa penggunaan burung hantu dalam jumlah besar bisa berdampak buruk bagi keseimbangan ekosistem. 

Pernyataan itu ditujukan salah satunya kepada Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yudhistira Nugraha, yang sempat memperingatkan bahwa kehadiran burung hantu dalam jumlah besar berpotensi mengganggu tatanan ekosistem lokal.

"Adalah aneh kalau ilmuwan bilang burung hantu berbahaya untk ekosistem. Manusialah yg justru lebih berbahaya untk Ekosistem." Lanjut cuitan Susi.

Pandangan kritis dari Susi tersebut memunculkan kembali perdebatan lama tentang batas intervensi manusia dalam alam.

Di satu sisi, para ilmuwan menyerukan kehati-hatian terhadap perubahan mendadak dalam jumlah predator alami di suatu wilayah, sementara di sisi lain, para praktisi dan pemerhati lingkungan seperti Susi lebih menekankan pentingnya solusi alami dibanding penggunaan bahan kimia sintetis. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Soroti Kebijakan Tarif Impor AS, Mahfud MD Puji Respons Presiden Tiongkok Xi Jinping: Mewakili Perasaan Internasional

Mahfud MD memuji respons Presiden Tiongkok, Xi Jinping terkait kebijakan tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat

Menko Yusril Pastikan Hukuman Mati di dalam KUHP Baru Tidak Dihapuskan, Begini Mekanisme Penerapannya

Menko Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa hukuman mati tak dihapus di dalam KUHP baru, begini mekanisme penerapannya

Sekjen Gerindra Muzani Pastikan Ketum PDIP Megawati Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo Meski di Luar Koalisi

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dukung pemerintah dari luar koalisi

Heboh Mobil Dinas Kemhan Diduga Dipakai Transaksi dengan PSK, Kemenhan Tegaskan Pihaknya akan Telusuri Pengendara

Kementerian Pertahanan RI menanggapi adanya video yang menampilkan dugaan mobil Kemenhan dipakai untuk transaksi PSK

Soal Wacana Pemiskinan Keluarga Koruptor, KPK Nilai Pihaknya Perlu Melakukan Diskusi Mendalam untuk Menanggapi

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut pihaknya perlu melakukan diskusi mendalam terkait wacana pemiskinan keluarga koruptor

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;