Hukum, gemasulawesi – KPK serahkan barang bukti juga dua tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan dana insentif daerah (DID) Bali, Kab. Tabanan, ke penuntutan, penyerahan ini agar dapat segera untuk disidangkan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri di keterangnya, Sabtu 21 Mei 2022.
Kedua tersangka, yang merupakan pemberi dalam kasus dugaan suap pengurusan DID tersebut yakni mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali, I Dewa Nyoman Wiratmaja.
“Jumat, 20 Mei 2022, tim kejaksaan menerima pelimpahan tersangka dan juga barang bukti tahap II bersama tersangka NPEW, dan teman-teman tim penyidik seluruh isi berkas penyidikan tersangka sudah terpenuhi,” Ali Fikri demikian dalam keterangannya, Sabtu 21 Mei 2022.
Ia mengatakan, tim kejaksaan akan menahan kedua tersangka selama 20 hari ke depan hingga 8 Juni 2022.
Saat ini tersangka Ni Putu Eka Wiryastuti ditahan di Rutan Polda Bali dan I Dewa. di rumah tahanan polisi Denpasar, Bali.
“Dalam kurun waktu 14 hari kerja, tim kejaksaan akan segera meneruskan berkas perkara dan dakwaan ke Pengadilan Tipikor,” ucap Ali Fikri Plt Juru Bicara KPK.
KPK menetapkan total tiga tersangka dalam kasus tersebut. Tersangka penerima adalah mantan Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus II Direktorat Jenderal Akuntansi Keuangan Kementerian Keuangan, Rifa Surya (RS). KPK sebut terduga Ni Putu Eka Wiryastuti selaku Bupati Tabanan periode 2010-2015 dan 2016-2021 dalam menjalankan tugasnya, juga mengangkat tersangka I Dewa Nyoman Wiratmaja menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Pada Agustus 2017, Ni Putu Eka Wiryastuti juga berinisiatif mengajukan DID dari pemerintah pusat senilai Rp 65 miliar. Untuk memenuhi keinginan tersebut, dia memerintahkan I Dewa Nyoman Wiratmaja untuk mempersiapkan segala kelengkapan administrasi permohonan dana DID yang diajukan. Selanjutnya, I Dewa Nyoman Wiratmaja juga diinstruksikan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai pihak yang dapat memfasilitasi pelaksanaan proposal tersebut.
Pihak yang saya ditemui oleh Dewa Nyoman Wiratmaja adalah mantan Kepala Departemen Pembiayaan Pembangunan Perumahan, Direktorat Pengelolaan Keuangan dan Informasi Daerah, Direktorat Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo dan tersangka Rifa Surya, yang diduga berwenang mengawal usulan DID untuk Kabupaten Tabanan tahun 2018.
KPK menduga Yaya Purnomo dan Rifa telah menawarkan syarat tertentu untuk mengawasi dana DID yang ditawarkan kepada I Dewa Nyoman Wiratmaja dengan meminta sejumlah uang komisi dengan istilah “dana adat istiadat”. Permintaan tersebut kemudian diteruskan oleh I Dewa Nyoman kepada Ni Putu Eka Wiryastuti untuk mendapatkan persetujuan.
Baca: Ratusan Desa di Sulawesi Tengah Belum Miliki Akses Internet
KPK menduga besaran tarif yang ditetapkan Yaya Purnomo dan Rifa Surya adalah 2,5% dari alokasi DID yang akan diperoleh Pemkab Tabanan untuk tahun anggaran 2018. Apalagi, sekitar Agustus-Desember 2017, KPK juga mencurigai adanya penyerahan komisi tersebut. Berkisar antara Rp 600 juta hingga US$ 55.300 dilakukan secara bertahap oleh I Dewa Nyoman di Yaya Purnomo dan Rifa Surya di Jakarta. (*)
Baca: KPK Sebut Akan Terus Memburu Mantan Caleg PDIP Harun Masiku
Kunjungi Gemasulawesi di : Google News
