Dorong Penurunan Angka Stunting di Poso, Pemerintah Daerah Lakukan Program Mosintuwu Mamporewu Balita Stunting

<p>Ket Foto: Bupati Poso, Verna Ingkiriwang, saat memberi sambutan dalam kegiatan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting (Foto/Kominfosandi Poso)</p>
Ket Foto: Bupati Poso, Verna Ingkiriwang, saat memberi sambutan dalam kegiatan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting (Foto/Kominfosandi Poso)

Poso, gemasulawesi – Pemerintah Daerah Kabupaten Poso meluncurkan sebuah program inovasi yaitu Mosintuwu Mamporewu Balita Stunting.

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Poso, Verna Ingkiriwang, saat memberikan sambutan pada kegiatan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting, 18 Maret 2023.

“Mosintuwu Mamporewu Balita Stunting bertujuan untuk mendorong penurunan angka stunting di Kabupaten Poso,” jelasnya.

Baca: Beri Sambutan dalam Pembukaan Forum Perangkat Daerah, Bupati Poso: Seluruh OPD Harus Mampu Berinovasi dan Berkreasi

Arti dari program ini yaitu bersama-sama membantu menurunkan stunting dengan menggunakan uang pribadi yang dikumpulkan dari setiap staf yang ada di OPD Kabupaten Poso.

Program ini membuat semua OPD yang ada di Kabupaten Poso ikut bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam upaya penurunan angka stunting.

“Jadi satu OPD bertanggung jawab terhadap penurunan angka stunting di kelurahan dan desa yang telah ditunjuk,” terang Verna Ingkiriwang.

Verna Ingkiriwang menjelaskan jika Mosintuwu Mamporewu Balita Stunting merupakan program yang sangat mulia.

Baca: Mendes PDTT Puji Durian Asal Poso, Sebut Sangat Manis dan Tebal

Program ini juga akan fokus terhadap masalah utama yang dapat menyebabkan stunting di kelurahan atau desa yang menjadi tanggung jawab OPD tertentu.

“Saya berharap melalui program Mosintuwu Mamporewu Balita Stunting, angka stunting di Kabupaten Poso dapat mencapai target pengurangan hingga 5%,” lanjutnya.

Diakhir sambutannya, Verna Ingkiriwang mengajak semua masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program Mosintuwu Mamporewu Balita Stunting.

Hal ini karena penurunan angka stunting di Kabupaten Poso merupakan tanggung jawab dan komitmen bersama.

Baca: Hadiri Pembukaan Survei Akreditasi RSUD, Bupati Poso Tekankan Pentingnya Standar Komponen Penilaian

Diketahui, Kegiatan Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting dilaksanakan di aula kantor Bapelitbangda Poso.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati dan Sekda Poso, Ketua dan anggota Tim Penilaian, Bapedda Sulteng, Kadis Kesehatan Poso, Kepala BKKBN serta undangan lainnya. (*/AS)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di: Google News

...

Artikel Terkait

wave

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sulawesi Tengah Resmikan Pembukaan Peringatan Hari Air Sedunia

Sulawesi Tengah, gemasulawesi &#8211; Moh. Faisal Mang  selaku Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sulawesi Tengah resmikan pembukaan peringatan hari air sedunia di halaman Kantor Dinas Cikasda Prov. Sulteng pada hari Sabtu 18 Maret 2023. Selanjutnya, Moh. Faisal Mang mengatakan jika pemerintah menetapkan target dalam pelayanan air minum dan sanitasi di Sulteng tahun 2023 adalah [&hellip;]

Wakil Bupati Parigi Moutong Resmi Membuka Lomba Senam Kreasi dan Line Dance Sekaligus Pengukuhan Pengurus IOSKI Parimo

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi &#8211; Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai resmi membuka lomba senam kreasi dan line dance sekaligus pengukuhan pengurus Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia (IOSKI) Kabupaten Parigi Moutong di halaman kantor Bupati Parigi Moutong pada hari Jum’at 17 Maret 2023. Wabup mengatakan Pemda Parigi Moutong sangat mengapresiasi dilaksanakannya Lomba Senam kreasi dan [&hellip;]

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Resmikan Pembukaan Rakornis Pariwisata Se-Sulteng

Sulawesi Tengah, gemasulawesi &#8211; Rapat Koordinasi Teknis Pariwisata se-Sulawesi Tengah resmi dibuka Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Farid Rifai Yotolembah di Aula Kantor Bupati Tojo Una-Una pada Jum’at 17 Maret 2023. Dalam sambutannya, Farid Rifai Yotolembah berharap agar Rakornis ini dapat menghasilkan keputusan yang bersifat strategis guna pengembangan pariwisata Sulawesi Tengah menembus mancanegara. [&hellip;]

Bupati Parigi Moutong Gelar Rapat Persiapan Festival Durian Tingkat Internasional di Parigi Moutong

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi &#8211; Bupati Parigi Moutong Samzurial mengadakan rapat persiapan festival durian internasional pada hari jum’at 17 Maret 2023 di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong. Samsurizal meminta laporan dari semua pejabat pemerintah kabupaten tentang sejauh mana persiapan festival dikoordinasikan dengan kementerian. “Saya minta kepada seluruh ASN yang berkoordinasi dengan Kementerian untuk segera melaporkan [&hellip;]

Sekdaprov Sulawesi Tengah Resmikan Pembukaan TPID 2023

Sulawesi Tengah, gemasulawesi &#8211; Kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2023 di Gedung Pogombo Kantor Gubernur pada Jumat 17 Maret 2023 telah resmi dibuka oleh Novalina selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Yuniarto Pasman, Kepala Biro Ekonomi Sulteng mengatakan maksud dan tujuan diadakannya pertemuan tingkat tinggi tersebut didasarkan pada tiga tujuan. [&hellip;]

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;