Bupati Parimo Bangun kembali Gedung Lembaga Kesejahtraan Sosial Anak

<p>Ket Foto: Rapat Kordinasi bahas masalah anak berhadapan hukum, Selasa 31 Januari 2023 (Foto/Prokopim Kabupaten Parimo)</p>
Ket Foto: Rapat Kordinasi bahas masalah anak berhadapan hukum, Selasa 31 Januari 2023 (Foto/Prokopim Kabupaten Parimo)

Sulawesi Tengah, gemsulawesi – Bupati Parigi Moutong (Parimo) Samsurizal Tombolotutu akan bangun kembali gedung Lembaga Kesejahtraan Sosial Anak (LKSK). Hal ini disampikannya saat rapat di Rumah Jabatannya (Rujab), Selasa 31 Januari 2023.

Pembangunan kembali gedung Lembaga Kesejahtraan Sosial Anak untuk memberikan pelayanan prima terhadap anak bermasalah pada hukum mampu teratasi secara baik.

Baca: TPKK Parigi Moutong Sosialisasi Pencegahan Stunting dan Pernikahan Dini

“Lembaga Kesjahtran Sosial Anak ini dibangun pada 2015 dan hanya beropraasi di tahun 2016 tentunya penyediaan sarana dana prasarana perlu kita tingkatkan,” katanya.

Tidak hanya mengoprasikan kembali gedung Lembaga Kesejahtraan Sosial Anak. Dia juga membentuk kembali lembaga UPT Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan Narkoba.

Baca: Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan Pasang Alat Pelacak Pada Hewan Ternak

Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu pada arahannya menjelaskan, soal diaktifkannya kembali lembaga Rehabilitasi Narkoba. Ia ingin pemerintah daerah agar secepatnya membuat payung hukum sesuai peraturan Bupati.

Selain itu, tentang pemenuhan fasilitas yang layak pada anak berhadapan hukum yang sedang menjalani masa pembinaan bisa terpenuhi.

Baca: Persiapan Festival Durian di Parigi Moutong Kian Dimatangkan

“Dalam lembaga ini akan ada seluruh fasilitas wajib dilengkapi termasuk juga fasilitas pendukung misalny saja fasilitas edukasi, fasilitas olahraga, serta pemenuhan tenaga pengajar.” ucap Bupati Parigi Moutong.

Menambahkan,tenaga pengajar baik dibidang pendidikan luar sekolah ataupun pendidikan mental serta Spiritual mestilah disediakan serta bila perlu menggandeng lembaga lainnya dalam memberikan program kegiatan berkelanjutan untuk membina anak berhadapan hukum.

Baca: Sepi Peminat Pendaftar Petugas Haji Kurang Dari Target Kemenag Parigi Moutong

Bupati Parimo sangat serius terkait masalah anak berhadapan hukum. Hal ini ditunjukannya dalam Rapat Koordinasi bersama Pimpinan Forkopimda membahas pembentukan UPT Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum dan Narkoba dan juga pembangunan kembali LKSK.

Adapun dalam rapat hadir diantaranya Kapolres Parigi Moutong, Kejati Pargi Moutong, Kepala Pengadilan, Pabung Parigi Moutong, Kalapas Olaya, Sekretaris Daerah Parigi Moutong serta OPD terkait. (*/NRL)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Atasi Banjir Manado Pemerintah akan Membangun Tanggul di Tiga Sungai

Atasi banjir di Kota Manado, Sulawesi Utara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Manado akan membangun tiga tanggul di tiga sungai.

Ini Dia Sosok Perempuan yang Menjabat Sebagai Sekda Provinsi Sulawesi Tengah

Sebelumnya posisi Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) diisi oleh Rudi Dewanto sebagai Penjabat

Bupati Parimo Kian Mematangkan Persiapan Festival Durian

Bupati Parigi Moutong (Parimo) Samsurizal Tobolotutu melaksanakan rapat lanjutan pesiapan Festival Durian yang akan digelar.

Gubenur Sulsel Lantik Ratusan Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB Negeri

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman lantik ratusan Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB Negeri di lingkup Sulsel.

Sempat Terhenti Pembangunan Dermaga Baru di Bunaken Kembali Dilanjutkan

Pembangunan dermaga baru di Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) sempat terhenti kini akan kembali dilajutkan pengerjaannya.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;