Walikota Makassar Berencana Menonjobkan Beberapa Kepala Dinas

<p>Ket Foto: Walikota Makassar Danny Pamanto (Foto/Instagram @dpramdhanpamanto)</p>
Ket Foto: Walikota Makassar Danny Pamanto (Foto/Instagram @dpramdhanpamanto)

Sulawesi Selatan, gemasulawesi – Walikota Makassar Danny Pomanto berncana menonjobkan beberapa kepala dinas. Hal ini disampaikannya beberapa waktu lalu.

Menonjobkan beberapa kepala dinas merupakan keputusannya, sebab yang memiliki kinerja buruk dan dinilai tidak sungguh-sungguh bekerja untuk Kota Makassar.

Pejabat-pejabat ini nantinyna diproses di Inspektorat bila hasil Sasaran Kinerja Pegawainya (SKP)nya tidak sesuai dengan standar yang diberikan Danny Pomanto.

Baca: Ratusan Kios Terbakar di Pasar Sentral Makassar

Waktu dekat ini, ia bakal mengumumkan nilai atau hasil SKP pejabat dilingkup Pemerintah Kota Makassar, khususnya untuk pejabat eselon II.

“Kita segera umumkan (SKP), kinerja buruk nantinya diproses di inspektorat,” ucap Danny.

Namun begitu, pembebasan tugas pejabat yang berkinerja buruk nanti tetap sesuai dengan prosedur.

Baca: Sekelompok Pemuda di Makassar Serang Pengendara Menggunakan Busur

Mereka nanti diberikan surat peringatan (SP). Bila sudah dua kali SP belum ada perubahan, sehingga inilah saatnya untuk di non job.

“Sudah dua kali SP, maka yang ketiga kali langsung dinon job,” tegas Danny Pomanto.

Danny pun membocorkan, sejumlah pejabat berpotensi non job merupakan yang menjadi OPD berkinerja rendah. Yang telah diumumkan di akhir tahun 2022 lalu.

Baca: Ratusan Siswa SD Kecewa Batal Tampil di Acara HUT Makassar

Diantaranya Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan KB, juga Dinas Perpustakaan.

Sedangkan untuk Kepala Bagian Barang dan Jasa (PBJ) Haris, telah dinon job ketika agenda mutasi, Selasa 24 Januari 2023 lalu.

Begitu pula dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ariyati Puspasari Abadi telah diparkir menjadi staf ahli Pemkot Makassar.

Baca: Hadiri Apeksi, Wali Kota se-Indonesia Ikuti Malam Puncak HUT Makassar ke 415

Kendati demikian Danny Pomanto menegaskan, itu tak menjamin bila posisinya telah aman, bisa saja nanti ikut dinon job pasca pengumuman SKP.

“Biar telah dilantik masih dapat dinon job,” ujarnya.

Sebelumnya Walikota Makassar Danny Pomanto telah mewanti-wanti untuk terhadap sejumlah kepala dinas yang memiliki kinerja buruk, untuk melakukan perbaikan. (*/NRL)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

BPN Sulawesi Tengah Buka Lowongan Kerja

Dalam memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tengah membuka lowongan.

Angka Piutang Pajak Sulawesi Utara Tembus Puluhan Miliar

Angka piutang pajak Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tembus puluhan miliar. Hal ini disebabkan banyaknya wajib pajak kendaraan menunggak

Nama Gubernur Sulawesi Selatan Dicatut Untuk Modus Penipuan

Nama Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman dicatut oleh orang tak bertanggung jawab untuk modus penipuan.

Ratusan Ibu-Ibu Majelis Taklim di Parimo Ikut Sosialisasi Arrum Haji

Ratusan ibu-ibu majelis taklim di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mengikuti kegiatan Sosialisasi Arrum Haji

Cegah Konflik Agraria Pemerintah Sulteng Lakukan Penataan Aset Lahan

Pemprov Sulteng akan melakukan penataan terhadap aset tanah milik pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan untuk cegah konflik agraria.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;