Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Syarat wajib vaksin bagi siswa yang ingin mengambil ijazah atau rapor, lembaga pengawas publik Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah, menghimbau agar Bupati Parigi Moutong meninjau kembali surat edaran Bupati Parigi Moutong Nomor 443.32/1783/DISDIKBUD tanggal 31 Mei 2022 dengan menghapus poin 6 dari surat tersebut.
Menindaklanjuti adanya kebijakan dari Bupati Parigi Moutong terkait soal wajib vaksin bagi peserta didik jika ingin menerima ijazah dan rapor, Ombudsman menghimbau agar kebijakan terbut dibatalkan karena dianggap melampaui kewenangan dan upaya perlindungan anak.
Sofyan Farid Lembah, Ketua Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tengah (Kaperwil) mengatakan pihaknya telah membaca dan menganalisis Surat Edaran Bupati Parimo Nomor 443.32/1783/DISDIKBUD tanggal 31 Mei 2022 tentang Percepatan Vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa.
“Mengenai poin enam surat edaran yang menyatakan bahwa siswa yang belum divaksinasi minimal satu dosis tidak akan diberikan ijazah dan laporan hasil belajar,” ucapnya.
Ia mengatakan, pihaknya menilai surat edaran tersebut mengindikasikan adanya ketentuan pengenaan sanksi kepada peserta didik.
Baca: Dinkes Kota Palu Klaim Antusias Warga Ikuti Vaksinasi Booster Meningkat
Dasar diterbitkannya Surat Edaran Bupati adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewenangan dalam Pelaksanaan Keputusan Bersama empat Menteri Tentang Pedoman pelaksanaan pembelajaran selama wabah virus Corona 2019.
“Di dalamnya yang tidak mengatur sanksi terhadap siswa sebagaimana dimaksud dalam poin enam Surat Edaran Bupati Parigi Moutong,” ucap Sofyan pada hari Jumat 10 Juni 2022.
Dikatakannya, Surat Edaran Mendikbudristek nomor 2 Tahun 2022 tersebut merupakan penjelasan atas SKB 4 menteri (Mendikbudristek, Menkes, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama) tertanggal 21 Desember 2021, tidak mengatur tentang Sanksi terhadap Pelajar (siswa) justru dalam diktum kedelapan SKB 4 Menteri tersebut menyebutkan tentang pemberian sanksi administrasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang menolak vaksinasi covid19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sofyan mengatakan, kedudukan surat edaran tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengenaan sanksi administratif, sehingga pengaturan sanksi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Dia menegaskan, sesuai dengan ketentuan pasal 34 UU No. 25 Tahun 2009, penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik di bidang pendidikan harus bersikap hati-hati, profesional, tidak berbelit-belit dan tidak menyimpang dari prosedur.
“Karena tindakan satuan pendidikan yang tidak memberikan ijazah dan laporan hasil belajar kepada siswa bisa diistilahkan sebagai bentuk maladministrasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, tindakan untuk tidak memberikan ijazah dan laporan hasil belajar kepada siswa melanggar prinsip perlindungan anak bahwa anak berhak atas pendidikan dasar dan menengah.
Ia menegaskan, Upaya vaksinasi anak harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan cara yang lebih mendidik, tanpa menakut-nakuti siswa, perlu lebih banyak upaya inovasi yang ramah anak. (*)
Baca: Tembak Tersangka, Oknum Polisi Polsek Parigi Moutong Diamankan
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
