Parigi Moutong Belum Miliki Tim Penilai Kredit Kenaikan Pangkat

<p>Ket Foto: Kepala BKPSDM Parigi Moutong. Ahmad Syaiful. (dok. gemasulawesi.com)</p>
Ket Foto: Kepala BKPSDM Parigi Moutong. Ahmad Syaiful. (dok. gemasulawesi.com)

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Setelah pelantikan pejabat fungsional Pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) masih memiliki kendala belum memiliki tim penilai kredit kenaikan pangkat fungsional.

“Tim penilai kredit ini penting, karena pejabat fungsional dalam kenaikan pangkat salah satu persyaratannya adalah memiliki angka kredit,” jelas Kepala BKPSDM Parigi Moutong, Ahmad Syaiful Selasa 28 Desember 2021 kepada sejumlah wartawan.

Baca: Pemda Lantik Puluhan Pejabat Fungsional Parigi Moutong(Buka di tab peramban baru)

Terkait persoalan itu kata dia, bersama Sekretaris daerah Kabupaten Parigi moutong akan dibahas secara teknis terkait proses pembentukan tim penilai kredit.

Lanjut dia, jika tim penilai kredit Parigi moutong terbentuk tentunya akan kembali juga pada pimpinan OPD serta pejabat Eselon III dalam melakukan penilaian atas kinerja pejabat fungsional tersebut.

Baca: Ratusan Eselon IV Parigi Moutong Akan Dilantik Jadi Pejabat Fungsional

“Tidak akan sulit membentuk tim ini, gambarannya sudah ada tinggal dibahas secara teknis saja seperti apa prosesnya,” tuturnya.

Apalagi kata dia, jika aplikasi E-Kinerja sudah bisa dioperasikan tentu akan lebih mempermudah dalam proses penilaian kinerja seluruh ASN karena melalui sistem dan terintegrasi.

Baca: Ujian Bagi Honorer Parigi Moutong Bagian Dari Evaluasi Kinerja

Terkait aplikasi E-Kinerja kata Syaiful, saat ini masih dalam proses dan rencananya akan melatih staf serta disosialisasikan ke 23 titik kecamatan yang tersebar di Parigi moutong.

Baca: Gubernur Rusdy Mastura: Aparatur Profesional Kunci Pelayanan Prima

“Apalagi belum semua OPD diterapkan sistem jabatan fungsional pejabat eselon IV nya,” terangnya.

Ia menambahkan, OPD yang masih mempertahankan Jabatan struktural antara lain, Bapenda, BPKAD, Satpol PP, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Sekretariat daerah, Kecamatan, Kelurahan, KUPTD Dinas, RS Tombolotutu, RS Bulue Napoe yang berstatus tipe B. (fan)

Baca: 96 Personil Polres Parimo Naik Pangkat

...

Artikel Terkait

wave

Ratusan Eselon IV Parigi Moutong Akan Dilantik Jadi Pejabat Fungsional

Ratusan pejabat Eselon IV Kabupaten Parigi moutong akan dilantik menjadi pejabat fungsional Selasa 28 Desember 2021.

Kecamatan Moutong Masih Butuh Pembangunan Infrastruktur Jalan

11 titik di wilayah Kecamatan Moutong menjaring aspirasi warga umumnya membutuhkan pembangunan infrastruktur jalan.

181 Warga Binaan Lapas se-Sulteng Dapat Remisi Natal 2021

Sebanyak 181 warga binaan Lembaga pemasyarakatan (Lapas) se-Sulawesi Tengah dapat remisi khusus hari raya Natal 2021.

Meningkat 295 Persen, Tahun 2021 Penerimaan Bea Cukai Morowali 617 Miliar

Meningkat 295 persen, Bea cukai Morowali berhasil mengamankan penerimaan negara senilai 617 miliar rupiah.

Ratusan Warga Kalamalea Poso Datangi Gerai Vaksinasi Covid19

Ratusan warga Kalamalea, Kelurahan Madale, Kabupaten Poso, Sulteng, datangi gerai vaksinasi covid19. Mereka terlihat antusias.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Menuju Pelaminan, Film Berskala Nasional Pertama yang Menggunakan Pendekatan Produksi Virtual

Film Menuju Pelaminan adalah film komedi romantis yang akan datang, yang menggunakan pendekatan produksi virtual

Purbaya Hadapi Tantangan Pajak dan Kepercayaan Investor sebagai Menteri Keuangan Baru

Purbaya Yudhi Sadewa dihadapkan pada tantangan membangun kepercayaan investor global dan memperbaiki penerimaan pajak nasional.

Pemerintah Genjot Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia Timur

KKP perkuat fasilitas perikanan tangkap di Papua, Maluku, dan NTT untuk tingkatkan produktivitas, pengelolaan, dan kesejahteraan nelayan.

Menlu Sugiono Pastikan Hak Pendidikan dan Penyelesaian Kasus Penembakan Staf KBRI Lima

Menlu Sugiono berjanji menjamin pendidikan anak almarhum Zetro dan kawal penyelidikan kasus penembakan di Peru.

KPK Ungkap Lobi dan Penyimpangan Kuota Haji 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi

KPK selidiki lobi agen perjalanan haji, penyimpangan pembagian kuota haji tambahan hingga kerugian negara Rp1 triliun lebih.


See All
; ;