318 Peserta CPNS di Parigi Moutong Lolos SKD

<p>Foto: Kepala BKPSDM Parigi Moutong, Ahmad Saiful.<br />
318 Peserta CPNS di Parigi Moutong Lolos SKD.</p>
Foto: Kepala BKPSDM Parigi Moutong, Ahmad Saiful. 318 Peserta CPNS di Parigi Moutong Lolos SKD.

Gemasulawesi– Sebanyak 318 peserta CPNS lolos pada tahapan tes Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

“Kemarin saya sudah menandatangani hasil SKD di Parigi Moutong, untuk CPNS dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) non guru,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parigi Moutong, Ahmad Saiful, saat ditemui di Parigi, Senin 1 November 2021.

Dia mengatakan, seperti tahun sebelumnya ada tiga peserta CPNS yang menjadi nominasi dalam setiap jabatan atau formasi yang mereka lamar.

Baca juga: Koalisi Sipil: Syarat Wajib Tes PCR di Transportasi Udara Untungkan Pebisnis Alat Kesehatan

Tiga peserta CPNS itu kata dia, memiliki nilai tertinggi pada tes SKD beberapa waktu lalu, dan nantinya akan mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

“Tes SKB ini, ujiannya sudah menjurus ke jabatan yang mereka lamar. Sehingga, ketiga peserta CPNS itu akan bersaing pada tes itu, siapa yang paling unggul,” kata dia.

Peserta lolos SKD CPNS sangat menentukan pada hasil akhir seleksi.

Perbandingannya kata dia, tes SKD 40 persen dan tes SKB 60 persen. Sehingga, jika salah satu peserta mendapat peringkat pertama pada kedua tes seleksi, dipastikan yang bersangkutan akan dinyatakan lulus.

“Karena untuk CPNS itu, tidak seperti PPPK yang ada nilai afirmasinya. Misalnya, guru bersertifikat dapat tambahan 500 poin. Tetapi CPNS, murni nilai dari hasil tes SKD dan SKB,” jelasnya.

Untuk Jadwal pelaksanaan SKB kata dia, pihaknya masih menunggu informasi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Namun, tempat pelaksanaan tes SKB masih menggunakan gedung Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, atau tempat pelaksanaan tes SKD kemarin.

“Pelaksanaannya juga seperti kemarin, dilakukan secara mandiri, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” kata dia.

Terkait PPPK tenaga guru, pihaknya tidak mengetahui pasti proses yang telah dilalui. Sebab, teknis pelaksanaannya ditangani pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), dan pihaknya tidak diberikan akses atau terlibat secara langsung.

Sebelumnya, Pemda Parigi Moutong telah melaksanakan tes SKD CPNS di awal bulan Oktober 2021.

Kurang lebih 900 orang mengikuti tes SKD itu, baik CPNS maupun PPPK non guru. (***)

Baca juga: Beredar SK Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos Menjadi ASN Dipercepat 1 Oktober

...

Artikel Terkait

wave

Terpilih Aklamasi, Iqbal-Abdy Pimpin AMSI Sulawesi Tengah

Pasangan Muhammad Iqbal dan Abdi K Mari terpilih secara aklamasi dalam Konferwil AMSI sulawesi tengah. 12 perwakilan media siber.

TBM Sou Mpelava Terpilih Sebagai Penyelenggara Kampung Literasi

Kemendikbud Ristek memilih TBM Sou Mpelava di Desa Pelawa, Parigi Moutong,  Sulawesi Tengah, sebagai penyelenggara Kampung Literasi.

TBM Diharapkan Jadi Alternatif Pemuda agar Terhindar dari Peredaran Narkoba

Taman Baca Masyarakat (TBM) dapat menjadi alternatif bagi para pemuda agar terhindar dari maraknya peredaraan narkoba.

33 Purna Paskibraka Parigi Moutong Ditetapkan Jadi Duta Pancasila

Sebanyak 33 anggota Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menjadi Duta Pancasila

Disdikbud Parigi Moutong Usulkan Merger Sekolah di Daerah Terpencil

Disdikbud Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengusulkan merger atau penggabungan sekolah terpencil, di Kecamatan Sausu.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;