Nasional, gemasulawesi - Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp335 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga diharapkan dapat memberikan dorongan nyata bagi perekonomian.
Salah satu sektor yang diyakini akan merasakan dampak positif paling besar dari program tersebut adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pandangan yang menyebut pemerintah di masa Pak Prabowo tidak berpihak pada UMKM itu keliru besar,” ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat membuka Rakornas Kadin Bidang Koperasi dan UMKM.
Baca Juga:
Pemerintah Wajibkan UMKM Daftar di SAPA UMKM untuk Tingkatkan Layanan dan Daya Saing
Maman menilai besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah akan memberikan keuntungan nyata bagi UMKM.
Ia menekankan, keberadaan program ini akan membuka peluang baru bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
Salah satu bentuk nyata yang direncanakan adalah pendirian dapur-dapur umum yang pengelolaannya dipercayakan kepada usaha berskala menengah.
Untuk mendirikan satu dapur, diperlukan modal antara Rp500 juta hingga Rp2 miliar.
Baca Juga:
Rencana Evakuasi Warga Gaza Dinilai Berisiko Ganggu Perjuangan Palestina, DPR Minta Hati-hati
Setiap dapur nantinya akan menggandeng sekitar 20 pemasok lokal yang menyediakan berbagai kebutuhan, mulai dari telur, ikan, daging, beras, hingga sayuran.
Maman menyampaikan bahwa Kementerian UMKM mendapat mandat untuk memperluas peran pelaku UMKM dalam ekosistem Program Makan Bergizi Gratis.
Ia menambahkan, uji coba yang telah dilakukan di sejumlah daerah sejauh ini memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan.
Maman mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca Juga:
WhatsApp Hadirkan Tiga Fitur Baru untuk Memperkuat Pengalaman Panggilan Grup
Jumlah tersebut dipandang sangat besar dan akan melibatkan banyak pihak di berbagai daerah.
Ia meyakini, keberadaan dapur-dapur ini akan membawa perubahan penting dalam rantai pasok.
Ia menuturkan, pada tahap awal keberadaan dapur umum kemungkinan akan memicu persaingan dalam mendapatkan pemasok.
Namun, setelah seluruh dapur beroperasi, justru akan muncul tantangan karena ketersediaan pemasok menjadi terbatas.
Baca Juga:
KPK Pastikan Pemanggilan Mantan Menag Yaqut Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023-2024
“Mau tidak mau, dunia usaha di tingkat kecamatan maupun desa akan terdorong untuk mulai membangun usaha sendiri, seperti kolam ikan lele, peternakan ayam, produksi telur, dan lainnya,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menegaskan bahwa Rakornas Kadin menjadi momentum untuk menunjukkan dukungan penuh terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan, dengan koperasi berperan sebagai penghubung dan UMKM sebagai penopang utama rantai pasok nasional.
Ia menilai, Program Makan Bergizi Gratis merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah.
Menurut Anindya, inisiatif tersebut mampu menggerakkan investasi lebih dari setengah triliun rupiah di daerah, menghadirkan ribuan dapur umum, sekaligus membuka pasar baru bagi peternak ayam, produsen telur, hingga pemasok buah dan susu lokal.
Untuk tahun 2026, pemerintah telah menetapkan anggaran Rp335 triliun bagi program prioritas Makan Bergizi Gratis, yang nilainya setara 44,21 persen dari total belanja pendidikan sebesar Rp757,8 triliun.
Pada konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di Jakarta, Jumat (15/8), Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memaparkan bahwa Program MBG kini didukung oleh 5.885 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, hampir 19 ribu satuan lainnya kini sedang dalam tahap persiapan untuk mulai beroperasi. (*/Zahra)