Nasional, gemasulawesi - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini menyampaikan kebijakan penting terkait mekanisme impor komoditas strategis di Indonesia.
Dalam sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ia telah menginstruksikan jajaran pemerintah untuk menghapus sistem kuota impor, terutama yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat.
Kebijakan ini ditujukan agar proses perdagangan menjadi lebih terbuka dan efisien, tanpa harus melalui penunjukan pihak tertentu yang berhak melakukan impor.
"Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh," jelas Presiden Prabowo dalam pernyataannya.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk merampingkan birokrasi yang selama ini dianggap menghambat dan membuka celah penyalahgunaan kewenangan.
Dengan menghapus sistem kuota, pelaku usaha diharapkan dapat lebih leluasa bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar dengan lebih cepat dan efisien.
Kebijakan ini pun sontak mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, salah satunya dari pegiat media sosial, Said Didu.
Melalui unggahannya di akun X resminya @msaid_didu pada Rabu 9 April 2025, Said menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan yang diambil Presiden Prabowo.
Ia menilai bahwa penghapusan kuota merupakan keputusan yang sangat tepat karena berpotensi menghentikan praktik-praktik negatif yang selama ini membayangi sistem impor di Indonesia.
Dalam cuitannya, ia juga menjelaskan sejumlah manfaat yang dapat dihasilkan dari penghapusan kuota tersebut.
"Kebijakan Presiden @prabowo menghapus kuota impor komoditas strategis sangat tepat, krn :1) sistem kuota selama ini adalah tempat korupsi besar 2) mematikan mafia impor 3) akan membuat persaingan sehat 4) menghilangkan bisnis kuota politisi," tulis cuitan Said Didu.
Pernyataan ini mendapatkan respons dari warganet, baik yang mendukung maupun yang memberikan catatan.
Sebagian warganet mengapresiasi langkah berani pemerintah, namun ada pula yang mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan impor dengan perlindungan terhadap industri dalam negeri.
"Di satu sisi benar sih, kebebasan impor dapat menciptakan persaingan yg sehat. Tapi di sisi lain Pemerintah harus melindungi produsen dalam negeri dgn kebijakan anti dumping yg kuat." tulis balasan dari akun @dam***.
Respons ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan penghapusan kuota dinilai sebagai langkah maju dalam menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka, pemerintah tetap diharapkan untuk merancang langkah-langkah protektif yang dapat melindungi produsen nasional dari kemungkinan kerugian akibat persaingan tidak seimbang. (*/Risco)