Nasional, gemasulawesi - Pemerintah Indonesia akan menempuh langkah negosiasi dalam menyikapi kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah konfrontatif dengan menerapkan tarif balasan.
Sebaliknya, pemerintah memilih pendekatan negosiasi sebagai jalan keluar yang dianggap lebih bijak dan menguntungkan untuk menjaga hubungan bilateral serta iklim investasi nasional yang stabil.
Kebijakan ini juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perdagangan antara kedua negara.
Terlebih, hubungan dagang Indonesia dan AS selama ini terjalin cukup kuat dan saling menguntungkan.
Oleh karena itu, langkah yang dipilih pemerintah bertujuan untuk menjaga keberlanjutan kerja sama sekaligus melindungi sektor-sektor industri dalam negeri yang mungkin terdampak langsung oleh kebijakan tarif tersebut.
"Kita (Indonesia) dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April 2025, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat," ujar Menko Airlangga Hartarto dalam rapat koordinasi terbatas menyikapi kebijakan tarif impor AS pada Minggu 6 April 2025.
Salah satu sektor yang paling dicermati adalah industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri apparel dan alas kaki, yang menjadi tulang punggung ekspor Indonesia ke AS.
Pemerintah berupaya untuk melakukan kajian menyeluruh mengenai dampak kebijakan tarif terhadap kelangsungan industri tersebut.
Selain itu, pemerintah juga akan menggandeng asosiasi pelaku usaha dalam merumuskan langkah-langkah strategis agar respons Indonesia tidak merugikan kepentingan nasional.
Koordinasi lintas sektor juga terus dilakukan guna memastikan bahwa suara dan kepentingan pelaku industri turut masuk dalam pembahasan kebijakan.
Kegiatan sosialisasi serta penjaringan masukan akan dilakukan bersama asosiasi pelaku usaha, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Senin, 7 April 2025.
Forum tersebut diharapkan bisa memberikan gambaran menyeluruh terhadap tantangan yang dihadapi, serta solusi relevan yang dapat diambil untuk menjawab situasi yang berkembang dengan cepat.
Melalui langkah ini, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan dinamika hubungan ekonomi global yang terus bergerak. (*/Risco)