BMKG Prediksi Indonesia Hujan Lebat Saat Natal dan Tahun Baru

<p>Ket Foto: Foto Ilustrasi/Pixabay</p>
Ket Foto: Foto Ilustrasi/Pixabay

Berita Nasional, gemasulawesi – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) prediksi seluruh Wilayah Indonesia berpotensi dilanda hujan lebat saat Natal dan Tahun Baru 2023.

Kepala BMKG Dwikorita mengatakan, curah hujan yang meningkat selama periode Natal dan Tahun Baru 2023 disebabkan sejumlah kondisi cuaca yang dinamis.

Termasuk peningkatan aktivitas Monsun Asia yang secara signifikan dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan di bagian barat, tengah dan selatan Indonesia.

Selain itu, kata dia, meningkatnya intensitas seruak dingin Asia dapat meningkatkan kecepatan angin permukaan di Indonesia bagian barat dan selatan.

Baca: BMKG Sebut Ada Potensi Cuaca Ekstrem Saat Natal dan Tahun Baru

Serta meningkatkan potensi awan hujan di sekitar Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Dinamika atmosfer lainnya mengindikasikan terbentuknya pusat tekanan rendah di sekitar perairan selatan Indonesia.

Hal ini dapat memicu peningkatan pertumbuhan awan konvektif yang cukup masif dan berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas tinggi.

Baca: Prakiraan Cuaca BMKG, Sulawesi Selatan akan Dilanda Hujan Hingga Seminggu Kedepan

Ini termasuk peningkatan kecepatan angin permukaan serta peningkatan ketinggian gelombang di sekitarnya.

“Dan keempat, beberapa aktivitas gelombang atmosfer telah teramati, yaitu fenomena Madden Julian Oscillation (MJO), yang terjadi bersamaan dengan Kelvin dan Rossby Khatulistiwa, kondisi tersebut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di bagian tengah dan timur,” kata Dwikorita dalam keterangan BMKG, Rabu 21 Desember 2022.

Dwikorita menambahkan, selain curah hujan yang tinggi, dinamika atmosfer yang kompleks berpotensi menimbulkan gelombang besar di perairan Indonesia pada periode 21 hingga 27 Desember 2022.

Baca: BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Tinggi Hingga 6 Meter

Mengenai wilayah perairan Indonesia, antara lain, kategori tinggi gelombang 2,5–4,0 meter harus diperhatikan di bagian utara Selat Malaka , Perairan Utara Sabang, Perairan Barat Aceh, Perairan Barat Nias, Kep. Mentawai, Perairan Enggano Barat hingga Lampung, Samudera Hindia Barat, Sumatera, Selat Sunda, Perairan Selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Barat.

Banten, Samudera Hindia Selatan, Jawa Timur, Samudera Hindia Selatan, hingga NTB, Perairan Anambas-Natuna, Perairan Subi-Serasan, Laut Tengah -Jawa dan Laut Sulawesi Timur, Tengah dan Timur, Perairan Sulawesi Utara, Perairan Kep Sitaro Barat, Perairan Kep Sangihe dan Talaud, Pasifik Utara dari Halmahera hingga Papua Barat.

“Jadi, kategori tinggi gelombang adalah 4,0 hingga 6,0 meter di Laut Natuna Utara, Pasifik, Samudra Hindia, Jawa Barat Daya, dan di pusat,” katanya.

Baca: BMKG Keluarkan Peringatan Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Indonesia

Dengan prakiraan cuaca tersebut, Dwikorita mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi prakiraan cuaca BMKG dan peringatan dini kejadian cuaca ekstrim.

Menurutnya, risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, angin kencang, puting beliung dan gelombang tinggi sangat besar terjadi.

“Pemerintah dan masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana hidrometeorologi. Ranting dan dahan yang rapuh harus ditebang dan diperkuat, tegakkan tiang diperkuat agar tidak roboh,” katanya.

Baca: BMKG Imbau Warga Pesisir Waspada Gelombang Tinggi Empat Meter

Pemerintah Daerah, kata Dwikorita, perlu meningkatkan koordinasi, sinergi dan komunikasi antar pihak terkait untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan kesiapan kapasitas infrastruktur dan sistem pengelolaan sumber daya air untuk menghadapi peningkatan curah hujan.

“Perlu juga peningkatan sosialisasi, edukasi dan literasi secara lebih masif untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap pemerintah daerah, masyarakat dan pihak terkait dalam mencegah/mengurangi risiko bencana hidrometeorologi,” ucapnya. (*/Ikh)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

25 Ribu Personel TNI Akan Amankan Natal dan Tahun Baru

Sebanyak 25 ribu personel TNI akan diterjunkan untuk membantu Polri melakukan pengamanan natal 2022 dan malam Tahun Baru 2023.

Presiden Jokowi Siap Cabut PPKM Akhir Tahun Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan siap akan cabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menangani

Libur Akhir Tahun, Menkominfo Pastikan Jaringan Telekomunikasi Andal

Liburan akhir tahun, Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate pastikan jaringan dan layanan telekomunikasi andal.

BMKG Sebut Ada Potensi Cuaca Ekstrem Saat Natal dan Tahun Baru

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan ada potensi cuaca ekstrem saat libur Natal dan Tahun Baru 2022/2023,

Dua Pekerja Tewas Akibat Lokomotif Kereta Anjlok

Kecamatan Padalarang, Kabupaten bandung Barat, Jawa Barat (Jabar), pada Minggu 18 Desember 2022 sore akibat lokomotif kereta anjlok.

Berita Terkini

wave

Mengisahkan Teror Menakutkan Akibat Dosa di Masa Lalu, Inilah Sinopsis Film Horor Rest Area

Film horor Rest Area akan segera tiba, menceritakan kisah menakutkan tentang konsekuensi dari dosa yang dilakukan di masa lalu

Terjebak dalam Dimensi Lain ketika Mendaki Gunung, Inilah Sinopsis dari Film Horor Dusun Mayit

Indonesia akan kedatangan film horor Dusun Mayit, yang menceritakan kisah mencekam di kawasan angker Gunung Welirang

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.


See All
; ;