Kementan Nilai BPS Menjawab Keraguan Pengguna Data

<p>Foto: Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri.</p>
Foto: Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri.

Gemasulawesi– Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri menilai Badan Pusat Statistik (BPS) menjawab keraguan sebagian pihak terhadap komitmen untuk menggunakan data valid dan terkonfirmasi kebenarannya.

“Kementan sangat peduli data, dan Pak Mentan sangat yakin data BPS tepat,” ungkap Kuntoro dalam keterangan tertulis, Sabtu 25 September 2021.

Menurut dia, kedepan data produksi seluruh komuditas harus tervalidasi BPS.Bahkan, dalam waktu dekat pihaknya mendapatkan informasi data jagung nasional akan diterbitkan dalam format satu Data KSA.

Baca juga: Disdikbud Parimo Angkat Tenaga Honorer Sesuai Dapodik 

Kuntoro pun mengapresiasi penghargaan yang diberikan Badan Pusat Statistik (BPS) ke Kementan sebagai Mitra Terbaik BPS dalam meningkatkan komunikasi satu data.

Menurut Kuntoro, Mentan Syahrul Yasin Limpo sejak awal berani menyelesaikan urusan data pertanian yang selama ini selalu menjadi polemik publik. Dirinya teringat pertama kali Syahrul menjadi menteri, lembaga pertama yang dikunjungi adalah BPS.

“Saya ingat betul akhir Oktober 2019, beliau pertama kali kunjungan sebagai Mentan, kantor BPS yang dituju. Tujuannya satu, data tidak boleh berbeda dan jadi polemik,” ungkapnya.

Tidak butuh waktu lama kata dia, gebrakan itu membuat  Kementan kini telah punya satu data luas baku sawah. Bahkan data yang dikeluarkan Kementan, selalu hanya berdasar data BPS tervalidasi.

“Kami percaya BPS wali data di negara ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) dianugrahi sebagai mitra terbaik Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 dalam meningkatkan kinerja komunikasi satu data.

Penganugerahan tersebut merupakan rangkaian BPS Award serta peluncuran logo sensus pertanian 2023 (ST2023) sesuai standar internasional yang mengacu pada World Census of Agriculture 2020.

Kepala BPS Margo Yuwono menyampaikan selamat atas penghargaan BPS Award yang diraih Kementan tahun 2021 ini. Dia menilai Kementan adalah mitra terbaik yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan statistik di Indonesia.

Oleh karena itu, ia berharap kemitraan ini mampu memberi solusi terhadap bangsa Indonesia agar keluar dari krisis pandemi secara cepat. (***)

Baca juga: Pelaku Usaha di Parimo Temu Kemitraan dengan Rumah BUMN

...

Artikel Terkait

wave

PT Pembangunan Perumahan Dukung Pengembangan Desa Wisata di Destinasi Pariwisata

PT Pembangunan Perumahan, mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa wisata di lima destinasi pariwisata super prioritas.

Pengembang Vaksin Corona: Covid19 akan Jadi Seperti Flu Biasa

Covid19 cenderung tidak akan bermutasi menjadi varian lebih kuat dan mematikan, tapi melemah setelah bersikulasi dengan populasi manusia.

Kemenkominfo Gelar Program Literasi Digital di Sorong dan Makassar

Kemenkominfo melalui Gerakan Nasional Literasi Digital GNLD Siberkreasi gelar rangkaian webinar lokakarya di Jakarta, Sorong, dan Makassar

Azis Syamsuddin Tidak Hadiri Panggilan KPK, Beralasan Isolasi Mandiri

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin belum bisa memenuhi panggilan KPK, Jumat 24 September 2021 ini karena sedang menjalani isolasi mandiri.

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Menjadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Andi Merya Nur (AMN) dan BPBD Kabupaten Kolaka Timur Anzarullah (AZR) menjadi tersangka.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;