DPR Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset, Pemerintah: Itu Langkah Positif

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Source: (Foto/ANTARA/Zahra)

Nasional, gemasulawesi - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak lagi akan diinisiasi oleh pemerintah.

Menurutnya, tanggung jawab untuk memulai pembahasan RUU tersebut kini akan diambil alih langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ia menjelaskan bahwa ketika RUU tersebut masih berada di bawah inisiatif pemerintah, pembahasannya belum juga mencapai titik penyelesaian hingga saat ini.

“Kalau inisiatifnya diambil alih oleh DPR, itu justru positif. Artinya, DPR memang punya niat untuk menuntaskan pembahasan itu,” ujar Supratman.

Baca Juga:
Daftar 1.178 Narapidana Penerima Amnesti Diumumkan, Termasuk Hasto Kristiyanto dan Ongen

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya semua pihak untuk bersabar menanti hasil evaluasi dari program legislasi nasional (Prolegnas) yang sedang berlangsung.

Sebagai informasi, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset telah tercantum dalam daftar Prolegnas untuk periode 2025 hingga 2029.

Disebutkan bahwa Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk tahun 2026 akan ditetapkan lebih dulu sebelum pengesahan RUU APBN 2026.

Artinya, daftar prioritas legislasi tersebut akan dirampungkan lebih awal dibanding pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun yang sama.

Baca Juga:
BSMI Siap Salurkan Bantuan ke Gaza Lewat Udara dan Kirim Tim Medis Spesialis

Supratman menyampaikan bahwa jika DPR mengambil alih inisiatif penyusunan RUU, maka bisa saja menggunakan draf dari pemerintah atau menyusunnya ulang.

Namun, ia menekankan bahwa hal tersebut bukan persoalan besar.

“Kalau DPR yang mengambil alih inisiatifnya, apakah nanti memakai draf dari pemerintah atau menyusun ulang sendiri, menurut saya itu bukan hal yang krusial,” ucapnya.

Ia menambahkan, pemerintah sebenarnya sudah menyusun konsep RUU Perampasan Aset.

Baca Juga:
Inilah Ponsel Lipat Terbaik untuk 2025, dari Google, Motorola, Samsung, dan Merek Lainnya

Sekarang tinggal menunggu langkah lanjutan dari DPR, mengingat masih perlu dilakukan konsolidasi di kalangan anggota parlemen.

Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik untuk membicarakan kelanjutan pembahasan RUU tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menilai bahwa proses memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam daftar prioritas tahunan tidak akan menemui banyak hambatan.

Ia menjelaskan bahwa DPR memiliki prosedur jika ingin menaikkan status sebuah RUU yang semula tidak masuk dalam prioritas tahunan.

Baca Juga:
Polda Metro Jaya Umumkan Barang Bukti dan Penyelidikan Kematian Diplomat Muda Arya Daru Pangayunan

"DPR RI punya mekanisme. Kalau suatu RUU sebelumnya tidak masuk dalam prioritas tahunan, tetap bisa dimasukkan kalau disetujui fraksi-fraksi dan diputuskan dalam Rapat Paripurna," jelas Nasir.

Ia juga menegaskan bahwa meskipun RUU Perampasan Aset belum termasuk dalam prioritas legislasi tahun 2025 karena masih tergolong sebagai RUU jangka menengah, hal itu bukan berarti diabaikan.

“Itu memang telah dimasukkan ke dalam program legislasi jangka menengah lima tahunan, namun bukan berarti dianggap tidak penting,” tuturnya. (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

Daftar 1.178 Narapidana Penerima Amnesti Diumumkan, Termasuk Hasto Kristiyanto dan Ongen

Pemerintah umumkan 1.178 penerima amnesti lewat Keppres, termasuk tokoh politik dan dosen, sebagai bentuk transparansi.

Relokasi Pedagang Pasar Hewan Barito: Upaya Penataan Ruang Hijau Jakarta

Pemprov DKI Jakarta merelokasi pedagang Pasar Barito ke Lenteng Agung demi penataan ruang terbuka hijau dan taman kota Jakarta.

Prabowo Tegaskan Larangan Pembakaran Hutan, Pemerintah Siapkan Teknologi Pembukaan Lahan

Presiden Prabowo melarang pembakaran hutan untuk buka lahan. Pemerintah siapkan teknologi modern cegah karhutla dan tindak tegas pelanggar.

Pemprov DKI Didorong Segera Atur Transportasi Daring Lewat Regulasi Resmi

Azas Tigor menyoroti pentingnya regulasi transportasi daring agar tercipta keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi pengemudi.

Pemerintah Tegaskan Tak Ada Instruksi Penarikan Beras Premium, Hanya Penyesuaian Harga

Kementerian Perdagangan menegaskan pemerintah tidak meminta penarikan beras premium, hanya menganjurkan penyesuaian harga.

Berita Terkini

wave

Tragedi Cakung: Suami Bakar Istri hingga Tewas, Diduga Konsumsi Narkoba saat Ditangkap

Seorang pria di Cakung membakar istrinya hingga tewas karena masalah sepele, diduga dalam pengaruh narkoba.

Menhut Perketat Pengawasan Izin Kawasan Hutan Demi Seimbangkan Ekonomi dan Kelestarian Alam

Menhut Raja Antoni tegaskan pengawasan ketat izin hutan agar pembangunan tetap selaras dengan pelestarian lingkungan.

Kemenkeu Buka Blokir Anggaran Rp168,5 Triliun untuk Dukung Program Prioritas dan Operasional K/L

Kementerian Keuangan buka blokir anggaran untuk program prioritas, operasional K/L, dan percepatan penyerapan belanja negara.

Kebijakan Penempatan Dana Rp200 Triliun Mulai Berdampak, Purbaya: Likuiditas Meningkat, Ekonomi Bergerak

Menkeu Purbaya yakin penempatan dana di lima bank berhasil dorong likuiditas, turunkan bunga, dan gerakkan ekonomi.

Bahlil Tekankan Loyalitas Kader Golkar: Kawal Program Presiden, Jangan Jauh dari Rakyat

Ketum Golkar Bahlil minta kader dukung program Presiden, susun anggaran pro rakyat, dan hadir di tengah masyarakat.


See All
; ;