KPK Lantik Delapan Pegawai Baru, Dorong Kepemimpinan dan Integritas dalam Pemberantasan Korupsi

KPK melantik delapan pegawai baru untuk jabatan strategis.
KPK melantik delapan pegawai baru untuk jabatan strategis. Source: (kpk.go.id)

Nasional, gemasulawesi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja melantik delapan orang pegawai untuk menempati sejumlah posisi penting di lingkungan lembaga tersebut.

Dari delapan posisi tersebut, tiga di antaranya merupakan jabatan administrator, sementara lima lainnya merupakan jabatan fungsional.

Pelantikan ini digelar di Gedung Merah Putih KPK yang berlokasi di Jakarta, dengan Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, bertindak sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sekaligus memimpin langsung jalannya prosesi.

Tiga posisi administrator yang diisi dalam pelantikan tersebut meliputi Kepala Bagian Pemberitaan di Biro Humas, Kepala Bagian Anggaran di Biro Keuangan, serta Kepala Bagian Perancangan Peraturan yang berada di bawah Biro Hukum.

Baca Juga:
Pasukan Penjajah Israel Menahan Sebentar Sekelompok Aktivis Asing di Desa Umm al-Khair Masafer Yatta

Sementara itu, lima pegawai lainnya dipercaya untuk mengemban peran fungsional sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, dan mereka akan bertugas di Biro Sumber Daya Manusia (SDM).

Cahya menegaskan bahwa seorang pejabat administrator tidak cukup hanya andal dalam urusan teknis.

Diperlukan pula kemampuan manajerial yang solid untuk menangani sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, serta penyusunan sistem kerja yang efisien.

“Saudara diharapkan dapat menunjukkan kepemimpinan yang solid, mengelola serta membina sumber daya yang ada dengan semangat tinggi, bekerja sama secara positif, mendorong terobosan baru, dan menjaga akuntabilitas dalam setiap langkah,” ujar Cahya.

Baca Juga:
Satgas Damai Cartenz Selidiki Kematian Pegawai Honorer Yahukimo Akibat Serangan Brutal Diduga oleh KKB

Cahya menekankan bahwa baik pejabat pada jabatan administrator maupun fungsional, harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, khususnya dalam menjalankan pelayanan publik serta urusan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Menurutnya, kepemimpinan yang dimaksud tidak hanya soal kemampuan mengatur, tetapi juga soal keberanian mengambil keputusan dan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan.

Lebih dari itu, setiap pejabat dituntut menjadi figur panutan yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN, serta menerapkan nilai-nilai utama yang dianut KPK, yaitu Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan.

“Hindarilah segala bentuk penyimpangan, karena hal itu bisa membawa dampak buruk, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga, lembaga tempat bekerja, dan masyarakat secara umum,” ujar Cahya.

Baca Juga:
Dinas Pendidikan Parigi Moutong Gandeng Seniman Lokal Lewat Program GSMS 2025 untuk Perkuat Pendidikan Seni di Sekolah

Sebanyak tiga pegawai resmi dilantik untuk menduduki jabatan Administrator, yaitu:

1. Zulkarnain Meinardy sebagai Kepala Bagian Pemberitaan di Biro Hubungan Masyarakat KPK,

2. Siti Aminah menjabat Kepala Bagian Anggaran pada Biro Keuangan KPK,

3. Imam Akbar Wahyu Nuryamto sebagai Kepala Bagian Perancangan Peraturan di Biro Hukum KPK.

Baca Juga:
Kepala PCO Hasan Nasbi Tegaskan Penulisan Sejarah Nasional Tak Bisa Muat Semua Peristiwa, Begini Alasannya

Sedangkan untuk jabatan fungsional sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, lima nama yang dilantik adalah:

1. Rischa Melisa Br Surbakti,

2. Wa Ode Nasra,

3. Widya Swastihutami,

Baca Juga:
Xiaomi Smart Band 10 Diluncurkan: Inilah Info tentang Layar, Spesifikasi, Fitur Kesehatan, Baterai, dan Lainnya

4. Herawati.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus menjawab kebutuhan organisasi untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia.

Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi kelembagaan dalam memastikan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif dan terarah.

KPK menaruh harapan besar agar para pegawai yang baru dilantik tidak sekadar melaksanakan tugas rutin, tetapi juga mampu tampil sebagai pelopor perubahan dan membawa semangat integritas dalam setiap lini kerja.

Baca Juga:
Diperingati Setiap Tanggal 10 Muharram, Masyarakat di Sulawesi Selatan Tetap Pertahankan Tradisi Bubur Syura

Dengan peran aktif tersebut, KPK meyakini bahwa berbagai tantangan dalam upaya pemberantasan korupsi bisa ditangani secara lebih baik, profesional, dan berdampak nyata. (*/Zahra)

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Gus Ipul Tegaskan Penyaluran Bansos Harus Akurat, Transisi ke Himbara Terus Dipercepat

Kemensos perbaiki data dan rekening KPM, alihkan penyaluran dari PT Pos ke Himbara, dan percepat proses Burekol.

Gubernur Papua Tengah dan Wali Kota Sibolga Temui Wamensos, Usulkan Sekolah Rakyat di Daerahnya

Papua Tengah dan Sibolga ajukan pendirian Sekolah Rakyat untuk memberi harapan pendidikan bagi anak terdampak konflik dan kemiskinan.

Komdigi Pastikan Layanan Internet Tersedia di Sekolah Rakyat untuk Dukung Pendidikan Inklusif Digital

Komdigi RI menegaskan komitmennya dalam menjamin ketersediaan internet untuk proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat

DPR RI akan Bentuk Tim Khusus untuk Supervisi Penulisan Ulang Sejarah, Sufmi Dasco Ahmad Ungkap Alasannya

DPR RI berencana membentuk tim khusus untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah Indonesia yang dilakukan Kementerian Budaya

Menko Airlangga Pastikan Bantuan Beras untuk 18 Juta Keluarga Siap Disalurkan, Cek Jadwal Penyalurannya

Pemerintah Indonesia disebut bersiap untuk segera menggelar penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat, begini kata Menko Airlangga

Berita Terkini

wave

Tragedi Cakung: Suami Bakar Istri hingga Tewas, Diduga Konsumsi Narkoba saat Ditangkap

Seorang pria di Cakung membakar istrinya hingga tewas karena masalah sepele, diduga dalam pengaruh narkoba.

Menhut Perketat Pengawasan Izin Kawasan Hutan Demi Seimbangkan Ekonomi dan Kelestarian Alam

Menhut Raja Antoni tegaskan pengawasan ketat izin hutan agar pembangunan tetap selaras dengan pelestarian lingkungan.

Kemenkeu Buka Blokir Anggaran Rp168,5 Triliun untuk Dukung Program Prioritas dan Operasional K/L

Kementerian Keuangan buka blokir anggaran untuk program prioritas, operasional K/L, dan percepatan penyerapan belanja negara.

Kebijakan Penempatan Dana Rp200 Triliun Mulai Berdampak, Purbaya: Likuiditas Meningkat, Ekonomi Bergerak

Menkeu Purbaya yakin penempatan dana di lima bank berhasil dorong likuiditas, turunkan bunga, dan gerakkan ekonomi.

Bahlil Tekankan Loyalitas Kader Golkar: Kawal Program Presiden, Jangan Jauh dari Rakyat

Ketum Golkar Bahlil minta kader dukung program Presiden, susun anggaran pro rakyat, dan hadir di tengah masyarakat.


See All
; ;