Pemkot Palu Gelar Upacara HUT RI Secara Virtual

<p>Foto: Illustrasi bendera di perayaan HUT RI.</p>
Foto: Illustrasi bendera di perayaan HUT RI.

GemasulawesiPemkot Palu, Sulawesi Tengah, akan tetap menggelar upacara peringatan HUT RI secara virtual di halaman kantor Wali Kota Palu, Selasa 16 Agustus 2021.

“Postingan ini juga sebagai ralat kami atas postingan sebelumnya tentang pembatalan upacara, dengan ini telah kami ralat menjadi pembatalan undangan upacara,” mengutip postingan di group Info Kota Palu, Senin 16 Agustus 2021.

Padahal, sebelumnya Pemkot telah memberikan surat undangan bagi para peserta upacara, dengan maksud menghadiri secara langsung kegiatan itu.

Baca juga: 68 Anggota Paskibraka HUT RI Dikukuhkan Jokowi

Namun, diralat kembali dengan menerbitkan pembatalan dalam surat edaran Wali Kota Palu, Nomor : 12/1335/Humas/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tersebar di berbagai group media sosial.

Dalam surat pembatalan ditujukan untuk Kepala OPD, Camat dan Lurah serta orang tua anggota Paskibraka Kota Palu. Dilakukan sehubungan dengan penetapan PPKM level empat. Dan memperhatikan situasi pandemi covid19 terus mengalami peningkatan di Kota Palu.

Selain itu, surat edaran pembatalan ditandatangani Walikota Palu, H Hadianto Rasyid mengharapkan kepada seluruh pihak untuk tetap mengikuti HUT RI secara virtual.

Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara penurunan duplikat bendera merah putih melalui virtual secara live streaming Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu, di kantor dan tempat masing-masing.

Baca juga: Bupati Parigi Moutong: Paskibraka Tugas Mulia dan Jadi Kebanggaan

HUT RI secara videoconference di Halaman Istana Merdeka

Diketahui, karena masih dalam suasana pandemi covid19, maka peringatan HUT RI secara virtual dan harus diselenggarakan secara terbatas.

Namun, untuk tetap menyemarakkan HUT RI secara virtual, pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengikuti Upacara 17 Agustus 2021 secara bersama Presiden dan Wakil Presiden RI.

Acara digelar langsung dan langsung dilaksanakan di Halaman Istana Merdeka melalui videoconference.

Pranata Humas Ahli Pertama Kemensetneg, Bayu Gialucca Vialli menjelaskan, bagi masyarakat yang berminat berpartisipasi dapat mendaftar melalui laman https//pandang.istanapresiden.go.id sebagai laman resmi pendaftaran.

“Betul melalui tautan tersebut. Kuota terbatas untuk 40.000 peserta, akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi,” tutup Bayu. (***)

Baca juga: 33 Calon Anggota Paskibraka Parigi Moutong Telah Jalani Latihan

...

Artikel Terkait

wave

Trinusa Group Beri Bantuan Pembinaan ke KONI Sulawesi Tengah

Trinusa Group beri bantuan pembinaan ke KONI Sulawesi Tengah, senilai Rp 200 juta. Bantuan itu diterima langsung Gubernur, H Rusdy Mastura.

Pemerintah Disarankan Buat Regulasi Harga Batas Tertinggi PCR

Ekonom Universitas Indonesia Haryadin Mahardika sarankan, pemerintah memperkuat penetapan regulasi harga batas tertinggi PCR dan antigen.

Kemnaker Atur Soal Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid19

Kemnaker atur hubungan kerja masa pandemi covid19. Diantaranya, soal pelaksanaan sistem kerja dari rumah WFH, tempat kerja atau WFO.

Jokowi Dapat Pujian Soal Penanganan Ekonomi Masa Pandemi Covid19

Presiden Jokowi dapat pujian terkait upaya penanganan ekonomi pada masa pandemi covid19, itu adalah kebijakan tepat tangani dampak ekonomi.

Pemerintah Beri Bantuan Perlindungan Anak Yatim Piatu Korban Covid19

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, pemerintah telah memberikan bantuan perlindungan anak yatim korban covid19.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;