Mundur dari Komisaris Garuda, Yenny Wahid: Efisiensi Biaya

<p>Foto: Yenny Wahid.</p>
Foto: Yenny Wahid.

Gemasulawesi– Yenny Wahid mengumumkan mundur dari Komisaris Garuda. Ia menyebut itu dalam rangka efisiensi biaya perusahaan.

“Itu dilakukan untuk mengurangi biaya-biaya dikeluarkan Garuda,” ungkap Yenny Wahid dalam unggahannya di Instagram @yennywahid, Jumat 13 Agustus 2021.

Ia berharap, langkah kecil mundur dari Komisaris Garuda ini membawa manfaat bagi perusahaan. Agar lebih bisa cost efficient, sehingga bisa lebih lincah mengudara.

Baca juga: Demo Mahasiswa di Makassar Tuntut Jokowi Mundur

Semoga langkah mundur dari Komisaris Garuda dirinya mampu memberikan manfaat bagi perusahaan, khususnya dalam rangka.

“Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisi saya sebagai komisaris independen,” tuturnya.

Baca juga: Pemda Parigi Moutong Akan Rekrut Relawan Penanganan Covid19

Ia mengatakan, dirinya sempat sedikit segan. Saat diminta mengemban tugas sebagai komisaris Garuda.

Pasalnya, masalah Garuda sangat banyak.

Baca juga: Kemendikbud Minta Mutahirkan Data Penerima Bantuan Kuota Pelajar

“Sempat menikmati waktu di Garuda walaupun masalahnya banyak,” kata Yenny.

Sebelumnya, Putri Presiden RI ke-4 Yenny Wahid diangkat sebagai Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pengangkatan itu disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUSPLB) Garuda Rabu 22 Januari 2020.

Baca juga: Lima BUMN Sumbang Deviden 90,6 Persen ke RI Tahun 2020

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, keputusan mengangkat Yenny Wahid untuk mendukung Garuda Indonesia khususnya dari sisi perlindungan terhadap hak-hak pekerja perempuan.

Menurut dia, kredibilitas Yenny tak perlu diragukan lagi. Dia yakin posisi Yenni di komisaris bisa memengaruhi kebijakan perseroan untuk perlindungan terhadap pekerja perempuan, seperti pramugari dan pegawai front office.

Baca juga: Fadli Zon Geram Garuda dan PLN Utang Menggunung

Peter Gontha kirim sinyal akan mundur dari Garuda

Selain dirinya, Peter Gontha, komisaris Garuda lainnya juga mengeluarkan sinyal akan mundur dari komisaris Garuda.

Baca juga: Bursa Efek Indonesia Hentikan Perdagangan Saham Garuda Indonesia

Lewat unggahan Instagramnya, Peter Gontha mengaku mundur dari jabatan itu karena merasa komisaris tidak punya peran.

Peran komisaris kata dia, hampir tidak ada dalam pengambilan kebijakan. (**)

Baca juga: Kasus PT Garuda Indonesia, KPK Tetapkan Tiga Tersangka Baru

...

Artikel Terkait

wave

Presiden Berikan Bonus Atlet Berprestasi Olimpiade Tokyo 2020

Presiden secara simbolis memberikan bonus atlet berprestasi Olimpiade Tokyo 2020. juga kembali ucapkan selamat dan apresiasi para atlet.

Maklumat Pelayaran Kemenhub: Waspadai Gelombang dan Cuaca Ekstrem

Maklumat pelayaran Kemenhub menyebut untuk mewaspadai gelombang tinggi dan potensi cuaca ekstrem di Indonesia pada tujuh hari kedepan.

Kementan Siapkan Strategi Lahirkan 2,5 Juta Petani Milenial 2024

Kementan mempersiapkan berbagai strategi untuk melahirkan 2,5 juta petani milenial 2024 mendatang dengan strategi utama diantaranya mindset.

Hasil Kajian Vaksin Covid19 Penentu Jamaah Indonesia Berangkat Umrah

Hasil kajian vaksin covid19 dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi, akan menjadi penentu jamaah Indonesia berangkat umrah.

68 Anggota Paskibraka HUT RI Dikukuhkan Jokowi

Presiden Jokowi mengukuhkan 68 anggota Paskibraka akan bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan HUT ke-76 RI di Istana Negara.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;