Sidang Kasus Korupsi Bansos: Juliari Batubara Minta Bebas

<p>Foto: Sidang Juliari Batu Bara.</p>
Foto: Sidang Juliari Batu Bara.

Gemasulawesi– Pada sidang kasus korupsi Bansos, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara minta bebas.

“Vonis majelis hakim akan sangat berdampak pada kondisi keluarganya,” permintaan politikus PDIP itu disampaikan saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang lanjutan, Senin 9 Agustus 2021.

Juliari Batubara minta bebas, karena ia merasa perannya sangat dibutuhkan sebagai seorang ayah bagi anaknya.

Baca juga: Korupsi 14,5 Miliar Rupiah Bansos Covid 19, Mensos Juliari Jadi Tersangka

Itu besar dampaknya bagi keluarganya, terutama anak-anaknya masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perannya. Sehingga, Juliari Batubara minta bebas.

Ia mengaku, tidak pernah berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi.Maka, Juliari Batubara minta bebas pada sidang kasus korupsi Bansos.

Baca juga: KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Bansos Covid 19 Kemensos

Dalam sidang kasus korupsi Bansos itu, Juliari meminta dibebaskan dari dakwaan yang ditujukan Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Dia meminta majelis hakim untuk memvonis bebas dalam kasus korupsi pengadaan paket Bansos covid19 itu.

Baca juga: Vonis Bebas, Satu Orang Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

“Ia dan keluarganya minta majelis hakim akhiri penderitaanya,” sebutnya

Sidang kasus korupsi Bansos Juliari Batubara terdapat fakta baru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan persidangan mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, bisa menjadi pintu masuk mengusut keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara korupsi bantuan sosial.

Baca juga: MUI Parigi Moutong Bolehkan Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadhan di Mesjid

Baca juga: Fenomena Awan Lurus di Langit Pertanda Gempa, Ini Penjelasan BMKG

Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dari persidangan itu diketahui terdapat fakta-fakta baru muncul.

Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi bekal untuk membuka kembali kemungkinan pihak-pihak lain diduga turut terlibat.

Baca juga: Dalam Dua Hari, Bertambah Pasien Covid19 Meninggal di Parigi Moutong

“Lembaganya saat ini masih terus melakukan pendalaman dengan melakukan permintaan keterangan berbagai pihak diduga mengetahui adanya dugaan korupsi,” tutupnya. (**)

Baca juga: Faktor Iklim, 2026 PLN Ganti PLTU Batubara Jadi EBT

Baca juga: KemenPPPA Janji Bantu Asuh Anak Ditinggal Ortu Akibat Covid19

...

Artikel Terkait

wave

Krisis Tabung Oksigen: Parigi Moutong Minta Bantuan ke Pemprov Sulawesi Tengah

Pemda Parigi Moutong minta bantuan ke Pemprov Sulawesi Tengah, terkait krisis tabung oksigen di RSUD Anuntaloko Parigi untuk pasien covid19.

Mendagri: Penundaan Pilkades Serentak Cegah Penyebaran Covid19

Mendagri menyebut penundaan Pilkades serentak dan PAW 2021. Hal itu menindaklanjuti arahan presiden terkait dengan angka penyebaran covid19.

Lonjakan Kasus Covid19 di Sulut Akibat Varian Delta

Satgas sebut lonjakan kasus covid19 di Sulut secara signifikan akibat virus corona varian delta, Hasil terhadap delapan spesimen.

Dalam Dua Hari, Bertambah Pasien Covid19 Meninggal di Parigi Moutong

Dalam dua hari, bertambah pasien covid19 meninggal di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Pasien pertama, sempat dirawat di ruangan VIP.

Menteri Minta Pemda ‘Putar Otak’ Penuhi Pembiayaan di Daerah

Menteri Airlangga Hartarto meminta Pemda ‘putar otak’ memenuhi kebutuhan pembiayaan di daerah, agar tidak hanya bergantung pada APBN dan APBD.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;