Presiden Perintah TNI Bantu Nakes Tangani Pasien Covid-19

<p>Foto: TNI bantu vaksinasi covid 19.</p>
Foto: TNI bantu vaksinasi covid 19.

Berita nasional, gemasulawesi– Presiden RI Joko Widodo perintah TNI bantu Nakes dalam penanganan pasien covid-19 tidak bergejala dan bergejala ringan.

“Atas arahan Bapak Presiden Joko Widodo, TNI akan turut membantu,” ucap juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mewakili pemerintah, Dedy Permadi, seperti yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu 10 Juli 2021.

Kemudian, menyahuti Presiden Jokowi perintah TNI bantu Nakes, Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan juga memerintahkan Asisten Operasi TNI menghimpun data kasus covid-19.

Data itu akan dijadikan dasar pendirian tempat-tempat perawatan pasien covid-19 yang OTG dan bergejala ringan.

Baca juga: DPR Usulkan Izin Praktek Kedokteran Dipermudah Tangani Covid-19

“Untuk itu, koordinator PPKM Darurat mengarahkan agar Asisten Operasi TNI mengumpulkan data-data kasus positif yang nantinya dijadikan dasar untuk mendirikan shelter atau tempat-tempat perawatan dari TNI,” jelasnya.

Baca juga: Nekat Gunakan Atribut TNI, Pria Asal Lampung Diamankan Polisi

Presiden Perintah TNI Bantu Nakes Tangani Pasien Covid-19
Foto: Panglima TNI ikuti vaksinasi.

TNI akan dirikan shelter covid-19

Baca Juga: SEA Games Ditunda, PB PASI Tunggu Sikap Pemerintah

Penentuan lokasi penampungan pasien covid-19 Orang Tanpa Gejala (OTG) dan bergejala ringan akan ditentukan Luhut bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Baca juga: Pemerintah Diingatkan Tidak Sembunyikan Kasus Covid 19 Pad

Koordinasi dengan Kemenkes, dinilai perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan upaya yang dilakukan Puskesmas di masing-masing wilayah.

Baca juga: Dinkes Belum Jadwalkan Vaksinasi Anak Parigi Moutong

“Penentuan lokasi shelter nantinya akan ditentukan bersama Kemenkes untuk menghindari tumpang tindih dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan Puskesmas. Penanganan pasien covid-19, TNI akan didukung dokter dan tenaga kesehatan yang ada, serta tambahan tenaga kesehatan dan dokter yang sedang dalam masa pendidikan,” terangnya.

Baca juga: Gempa M4,1 Kota Palu, Guncangan Terasa Hingga Sigi

Koordinator PPKM Darurat juga menyampaikan memberi tugas kepada TNI untuk mendistribusikan paket obat covid-19.

Baca juga: Kemendagri Usulkan Perbaikan Sistem Registrasi Kartu Prabayar

“TNI juga diberikan amanah untuk mendistribusikan paket obat yang telah disediakan oleh Kementerian BUMN,” tutupnya. (***)

Baca juga: Kejati Sulawesi Tengah Kembali Tahan Tersangka Korupsi BPKAD Balut

Baca juga: PPKM Mikro Kota Palu: Ini Syarat Warung Makan Buka 24 Jam

...

Artikel Terkait

wave

SEA Games Ditunda, PB PASI Tunggu Sikap Pemerintah

PB PASI masih tetap melakukan pemusatan latihan meskipun telah beredar kabar terkait rencana pemberhentian anggaran, SEA Games ditunda.

Kemnaker Apresiasi Pemberian Vaksin kepada Pekerja

Program vaksin kepada pekerja dari perusahaan membantu pemerintah dalam memberi perlindungan pekerja dan keluarganya dari penularan virus

Iseng Mencuri, Pemuda di Lamongan Diamankan Polisi

Kepolisian berhasil mengungkap kasus pemuda iseng mencuri pocong-pocongan di alun-alun Lamongan, yang terekam kamera CCTV

Khawatir Petani Merugi, APTI Tolak Revisi Aturan Rokok

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan menolak rencana revisi aturan rokok Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012

Polda Metro Bagi Sembako Saat PPKM di Jakarta

Sebanyak 100 kendaraan Ditlantas Polda Metro Jaya diberangkatkan untuk bagi sembako saat PPKM di Jakarta, secara door to door.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;