Jadi Sosok yang Dampingi Prabowo Subianto Pimpin Gerindra, Ini Perjalanan Karier Politik Fadli Zon dari Awal Hingga Akhir

<p>Ket. Foto : Berikut Ini Perjalanan Karier Politik Fadli Zon<br />
(Foto/Instagram/@fadlizon)</p>
Ket. Foto : Berikut Ini Perjalanan Karier Politik Fadli Zon (Foto/Instagram/@fadlizon)

Nasional, gemasulawesi – Kini dikenal sebagai salah satu politikus Indonesia, karier politik Fadli Zon mulai terlihat dari tahun 1997 hingga 1999.

Saat itu, Fadli Zon diketahui menjadi anggota MPR RI dari golongan pemuda dan juga aktif sebagai asisten Badan Pekerja Panitia Ad Hoc I yang membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Fadli Zon kemudian diangkat sebagai Wakil Ketua DPR RI di tanggal 2 Oktober 2014 dimana sistem yang digunakan untuk pemilihannya menggunakan UU MD3 sebagai acuan yang mengharuskan Ketua DPR dan wakilnya diajukan dalam 1 paket oleh berbagai fraksi yang ada di DPR RI.

Baca: Kini Miliki Jabatan Mentereng, Ini Perjalanan Studi Pendidikan Fadli Zon Hingga Berhasil Mengantarkannya Meraih Gelar Doktor

Untuk Fadli Zon sendiri, diketahui dia masuk ke dalam paket yang diajukan 5 fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Koalisi Merah Putih terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PPP, PAN dan Partai Demokrat dengan pimpinan Setya Novanto.

Meski kericuhan sempat terjadi, paket ketua dan wakil ketua yang diajukan Koalisi Merah Putih ini akhirnya terpilih secara aklamasi.

Baca: Kini Jadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ini Profil Fadli Zon yang Miliki Gelar Khusus dari Minangkabau

Fadli Zon dan Setya Novanto dilantik oleh Ketua MA, Hatta Ali, yang dilakukan di malam hari di hari terpilihnya mereka.

Di tahun 2008, Fadli Zon mendirikan Partai Gerindra bersama Prabowo Subianto dan menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra di tahun yang sama hingga sekarang di tahun  2023 ini.

Fadli Zon ditunjuk untuk menjadi Ketua GOPAC atau Global Organization Of Parliamentarians Against Corruption untuk tahun 2015 hingga tahun 2017.

Baca: Awali Karier Politik Bersama HMI, Ini Profil Viva Yoga Mauladi yang Kini Duduki Wakil Ketua Umum PAN

Diketahui jika Fadli Zon menjadi salah satu orang yang berhasil memimpin GOPAC sebanyak 2 kali berturut-turut untuk periode tahun 2015 hingga tahun 2017 dan di tahun 2017 hingga tahun 2019.

Untuk periode tahun 2019 hingga tahun 2024 mendatang, Fadli Zon kini sedang menjabat sebagai Ketua BKSAP DPR RI.

BKSAP sendiri adalah Badan Kerja Sama Antar Parlemen.

Baca: Tepis Keterlibatan Anggota Polri untuk Pemasangan Baliho Prabowo dan Gibran, Gerindra Persilakan Buktikan Sendiri

Dia juga menjadi Wakil Presiden untuk The League of Parliamentarians for Al Quds atau Liga Parlemen untuk Palestina.

Jabatan mentereng lain yang dijabatnya adalah Presiden dari Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC). (*/Mey)

 

 

...

Artikel Terkait

wave

Gibran Sebut Tidak Ada Perubahan di Kubunya dan Prabowo, PKS Singgung KKN Jangan Dilanjutkan

PKS menyinggung tentang KKN untuk jangan dilanjutkan oleh Gibran Rakabuming Raka tentang tidak adanya perubahan di kubunya.

Awalnya Guru, Menyimak Perjalanan Karier Anwar Usman hingga Menjadi Hakim Konstitusi di MK RI

Mengenal Anwar Usman melalui perjalanan kariernya hingga akhirnya menjadi hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

Dahulu Aktif di Teater, Lebih Mengenal Anwar Usman Melalui Kisah Kehidupan Masa Kecil hingga Saat Mudanya

Menyimak dan mengenal lebih dalam Anwar Usman dengan mengetahui kehidupan masa kecil dan masa mudanya dahulu.

Profil Anwar Usman, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang Menjadi Hakim MK

Berikut ini profil dari Anwar Usman yang adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang diberhentikan karena pelanggaran kode etik berat.

Lakukan Konsolidasi Partai Koalisi di Lampung, Gibran Minta Seluruh Elemen Partai Terus Kerja Keras Apapun Hasilnya

Saat menghadiri konsolidasi partai koalisi di Lampung hari ini, Gibran meminta seluruh elemen partai terus bekerja keras.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;