TP-PKK Parigi Moutong Sosialisasi Pencegahan Stunting dan Pernikahan Dini

<p>Ket Foto: Sosialisasi Cegah Stunting dan Pernikahan Dini oleh TP PKK Kabupaten Parigi Moutong (Foto/lama Prokopim Parigi Moutong)</p>
Ket Foto: Sosialisasi Cegah Stunting dan Pernikahan Dini oleh TP PKK Kabupaten Parigi Moutong (Foto/lama Prokopim Parigi Moutong)

Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Tim Penggerak Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Parigi Moutong gelar Sosialisasi Pentingnya Cegah Stunting dan Pernikahan Dini bertempat Ruang Balai Kecamatan Parigi, Senin 30 Januari 2023.

Ketua TPPKK Kabupaten Parigi Moutong, Noorwachida Prihatini sosialisasi Cegah Stunting dan Pernikahan Dini agar untuk mengurangi jumlah kasus stunting serta pernikahan dini.

Baca: Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan Pasang Alat Pelacak Pada Hewan Ternak

“Kegiatan ini adalah salah satu program dari TPPKK, sehingga kepala desa selalu mendukung Program PKK,” kata Noorwachida Prihatini.

Melanjutkan, Noorwachida Prihatini S. Tombolotutu memohon terhadap Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk melakukan penanganan secepat mungkin, bila ada kasus beresiko stunting, Pemerintah Desa dan Kelurahan harus mengetahui.

Baca: Pemda Parigi Moutong Siapkan Enam Ribu Blanko E-KTP Remaja Usia 17 Tahun

Selanjutnya melaporkan data kasus yang ada di Desa juga Kelurahan masing masing. Selain itu, Noorwachida pula berpesan pada para Kepala Desa dan Kelurahan harus dapat mengkader serta menargetkan PKK nya ditahun ini.

“Saya mengharapkan para kepala Desa ikut menolong dalam pengawasan Posyandu, selain mendata Ibu hamil juga balita, serta mencegah pernikahan dini pada anak usia muda.” ucapnya.

Baca: Persiapan Festival Durian di Parigi Moutong Kian Dimatangkan

Noorwachida menjelaskan, pentingnya pengawasan orang tua dalam mencegah perkawinan dini terhadap anak usia muda, sebab menurutnya sangat beresiko stunting pada anak yang dikandungnya.

“Bila itu terjadi, pertumbuhan anak dalam kandungan rentan beresiko stunting, karena usia ibunya juga masih dalam masa petumbuhan mmenuju dewasa, kemudian mesti memikirkan anak dalam kandunganya, jelasnya.

Sementara untuk anak Balita mesti menerima atau mendapatkan asupan makanan yang cukup juga bergizi. Pemerintah Desa mesti mlaksanakan pengawasan tiap minggunya.

Baca: Sepi Peminat Pendaftar Petugas Haji Kurang Dari Target Kemenag Parigi Moutong

Diketahui sosialisasi ini merupakan rangkaian kunjunga di 23 kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong. Dan merupakan bagian Pembinaan 10 Program Pokok PKK. (*/NRL)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Ternyata Sulteng Provinsi Satu-Satunya yang Pernah Diundang ke Presidensi G20

Sulteng provinsi yang satu-satunya pernah diundang ke Presidensi G 20 di Bali disampaikan Kepala ESDM Sulteng

Ratusan Produk Unggulan Dari Sulsel Dipamerkan di Inacraf 2023

Ratusan produk unggulan dari Sulawesi Selatan (Sulsel) akan dipamerkan Inacraft 2023 di Jakarta Convention Center (JIC) di Maret mendatang.

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan Pasang Alat Pelacak Pada Hewan Ternak

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah akan melakukan pemasangan alat pelacak pada hewan ternak.

Pemprov Sulteng Gelar Pasar Murah Harga Terjangkau

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) akan gelar pasar murah dengan harga terjangkau di Kelurahan Talise

Sepatu Kesayangan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman Dibuat di Kabupaten Maros

Sepatu kesayangan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman ternyata dibuat di Kabupaten Maros.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;