Kemenkop UKM Gandeng Pemkot Palu Perluas Lapangan Kerja

<p>Pelaku UMKM (Foto Ilustrasi Gambar/Dokumentasi gemasulawesi)</p>
Pelaku UMKM (Foto Ilustrasi Gambar/Dokumentasi gemasulawesi)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM gandeng Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah untuk membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja mandiri (TKM) yang berbasis kelompok melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu, Setyo Susanto di Palu, Rabu 9 November 2022.

“Program ini bertujuan untuk menciptakan wirausahawan baru untuk menyerap tenaga kerja. Kami ingin bekerja sama dengan kementerian terkait dalam program ini untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” ucap Setyo Susanto.

Setyo Susanto menjelaskan bahwa program Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat dengan perluas lapangan kerja, untuk itu pihaknya perlu menjalin kerjasama untuk diselaraskan di daerah, karena pemerintah daerah juga dinilai memiliki program prioritas yang sama.

Baca: Pemda Parigi Moutong Bakal Gelar Festival Durian se-Asia

Program TKM berada di bawah pengawasan langsung Kementerian Koperasi dan UMKM dan kemudian dikoordinasikan dengan Pemerintah Sulawesi Tengah dimana proses pendampingannya dilakukan oleh tim kementerian terkait.

“Kami akan menyelesaikan kerjasama ini dengan kementerian terkait untuk mencapai harmonisasi dalam satu program,” kata Setyo.

Ia menjelaskan bahwa salah satu arah kebijakan pembangunan Pemkot Palu adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan.

Baca: Pinkan Mambo Percaya Diri Sebut Pernah Jadi Simpanan Orang

Ia berharap, kehadiran TKM dapat membantu pemerintah daerah, sekaligus menumbuhkan wirausahawan baru di daerah melalui UMKM.

Ia menyebutkan jumlah TKM di Sulteng hampir 500 kelompok berbagai kegiatan usaha dan manfaat program pada prinsipnya berdampak langsung.

Kemudian, ke depan, pihaknya akan mendorong kelompok UMKM berdasarkan potensi unggulan daerahnya masing-masing untuk diikutsertakan dalam program tersebut, maka tugas Pemkot Palu membuka jalur, komunikasi dengan pemerintah pusat.

“Program ini juga merupakan bagian dari program padat karya sebagai upaya pemerintah untuk mendorong produktivitas masyarakat menengah ke bawah agar mereka hidup sejahtera secara ekonomi,” ucap Setyo. (Dn)

Editor: Muhammad Ikhsan

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Pemda Parigi Moutong Bakal Gelar Festival Durian se-Asia

Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bakal gelar festival durian se-Asia untuk mempromosikan produk unggulan

Staff Khusus Mentan Bekali 75 Orang PPL Sigi Buat Pupuk Organik

Staf khusus Menteri Pertanian (Mentan) bekali 75 orang penyuluh pertanian lapangan (PPL) Sigi dalam soal pembuatan pupuk organik.

Viral Begal di Makassar Serang Warkop Ada Polisi Lagi Nongkrong

Viral sejumlah pemuda diduga begal melakukan penyerangan di sebuah warung kopi (Warkop) di Jl Pengayoman, Kecamatan

Dampak Gerhana Bulan Total Picu Pasang Air Laut Total di Sultra

Dampak dari gerhana bulan total pada 8 November 2022, memicu terjadi pasang air laut total di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kejari Parigi Moutong Musnahkan Barang Bukti dari 41 Perkara

Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah musnahkan barang bukti hasil penegakan hukum selama Januari hingga

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;