DPUPRP Parigi Moutong Hanya Miliki Lima Kantor Pengamat Irigasi

<p>Pengamat Irigasi di Kabupaten Parigi Moutong.</p>
Pengamat Irigasi di Kabupaten Parigi Moutong.

Parigi moutong, gemasulawesi.com Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) hingga kini masih memiliki lima kantor pengamat irigasi.

Demikian diungkapkan Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPRP Kabupaten Parigi Moutong, Alfianto di ruang kerjanya, Kamis 20 Februari 2020.

“Kantor pengamat irigasi di Parigi Moutong terdiri dari kepala pengamat hingga stafnya yang terbagi, atas juru, penjaga pintu irigasi dan bendungan,” jelasnya.

Bahkan kata dia, ke lima kantor pengamat itu bertugas melakukan pengamatan irigasi hingga lebih dari satu.

Namun, ada pula kantor pengamat yang hanya mengamati satu jaringan irigasi saja.

“Laporan dari kantor pengamat yang kami jadikan dasar untuk pelaporan ke Kementerian,” tuturnya.

Ia mengatakan, laporan yang disampaikan setiap kantor pengamat itu seputar kondisi jaringan irigasi.

Misalnya, jika terjadi kerusakan pada salah satu fasilitas irigasi yang harus diperbaiki. Proses pelaporannya pun kata dia, menggunakan titik koordinat.

Dengan begitu, mudah untuk dilakukan survei langsung terhadap irigasi yang mengalami kerusakan.

“Dengan sistim pelaporan seperti itu, semuanya jadi mudah” terangnya.

Ia melanjutkan, selain menjadi kewenangan Pemerintah daerah (Pemda), seluruh jaringan irigasi di Parigi Moutong juga terdapat kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pusat.

Tak heran kata dia, jika petugas pengamat perwakilan Pemprov dan pusat berkantor bersama petugas DPUPRP. Dalam melakukan pengamatan irigasi pun, petugas DPUPRP turun bersama-sama dengan pengamat dari Pemprov dan pusat.

Sehingga, data lapangan dari hasil pengamatan yang dilakukan antara petugas DPUPRP sinkron dengan pengamat Pemprov dan pusat.

“Adanya sinkronisasi terkait data pengamatan irigasi kata dia, memudahkan Bidang SDA yang dipimpinnya itu dalam melakukan pengusulan anggaran rehab irigasi,” tegasnya.

Menurutnya, adanya sinkronisasi terkait data pengamatan itu, Pemprov dan Pemerintah Pusat benar-benar teliti dalam mengucurkan anggaran.

Contohnya, jumlah rehab irigasi yang diusulkan dari DPUPRP Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 12 unit berkurang menjadi enam.

“Kami usulkan sebanyak 12 unit irigasi untuk direhab. Namun, yang disetujui hanya enam saja,” tutupnya.

Baca juga: TP4 Parigi Moutong Mulai Verifikasi Penerima Bantuan Bencana

Laporan: Rhoy L

...

Artikel Terkait

wave

Panwascam Seleksi Calon PKD Kecamatan Bolano Parigi Moutong

Panwascam melakukan seleksi wawancara kepada calon Pengawas Kelurahan Desa PKD Pemilu Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Banggai

TP4 Parigi Moutong Mulai Verifikasi Penerima Bantuan Bencana

Tim Pendamping TP4 Parigi Moutong mulai verifikasi penerima bantuan rumah rusak sedang dan ringan di Kabupaten Parimo. Berita, Poso Palu dan Banggai

Parigi Moutong Hadirkan Aplikasi Simading

Parigi Moutong menghadirkan aplikasi guna merancang manajemen data terkait stunting, bernama SIMADING. Berita, Poso Palu dan Kabupaten Banggai

Jumlah Penduduk Parigi Moutong Capai 482.794 Jiwa

Laju jumlah pertumbuhan penduduk Kabupaten Parigi Moutong menurut pendataan terakhir pada tahun 2018 mencapai 482.794 jiwa. Berita, Poso Palu dan Banggai

Jaga Stabilisasi Harga, Disperindag Parigi Moutong Pantau Pasar

Disperindag Kabupaten Parigi Moutong pantau pergerakan harga satuan bahan pokok dan satuan bahan penting. Berita, Poso Palu dan Banggai.

Berita Terkini

wave

Mengisahkan Teror Menakutkan Akibat Dosa di Masa Lalu, Inilah Sinopsis Film Horor Rest Area

Film horor Rest Area akan segera tiba, menceritakan kisah menakutkan tentang konsekuensi dari dosa yang dilakukan di masa lalu

Terjebak dalam Dimensi Lain ketika Mendaki Gunung, Inilah Sinopsis dari Film Horor Dusun Mayit

Indonesia akan kedatangan film horor Dusun Mayit, yang menceritakan kisah mencekam di kawasan angker Gunung Welirang

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.


See All
; ;