Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Tak dapat hunian tetap (Huntap), Pemerintah Kota Sulawesi Tengah, bakal menyediakan dua rumah susun sewa (Rusunawa) di Petobo bagi penyintas yang tidak terakomodasi sebagai penerima huntap.
Hal itu diungkapkan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid di Palu, Selasa 27 September 2022.
“Kami telah merencanakan pembangunan Rusunawa untuk warga yang tidak memenuhi kriteria, misalnya tidak memiliki sertifikat rumah atau berstatus kontrak, tetapi merupakan penyintas dan warga Palu,” ucap Hadianto Rasyid.
Ia menjelaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) masih berupaya menyediakan hunian agar tidak ada korban gempa yang tidak terlayani, namun untuk saat ini pemerintah memprioritaskan warga yang telah kehilangan tempat tinggalnya.
Oleh karena itu, hadirnya Instruksi Presiden (Inpres) baru Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa, Tsunami, dan Likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi angin segar, angin segar bagi Bencana Pemulihan .
Berdasarkan laporan ada sekitar 500 KK yang tidak memenuhi kriteria mendapatkan, sehingga pemerintah daerah mengambil solusi dengan menyediakan rusunawa.
“Rusunawa akan dibangun di Desa Petobo khusus untuk mereka yang tidak bisa mendapatkan huntap,” kata Hadianto.
Ia mengatakan, penyelesaian penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di ibu kota Sulawesi Tengah dengan pembangunan hunian di tiga lokasi kawasan hunian baru saat ini sedang diupayakan, yaitu di Desa Tondo atau Penetapan Lokasi (Penlok) Tondo 2, Penlok dari desa Talise dan Penlok dari Kelurahan Petobo.
Hadianto menjelaskan, kawasan baru perumahan Petobo didedikasikan untuk mereka yang terkena dampak gempa dan likuifaksi di daerah tersebut, karena Petobo merupakan salah satu daerah yang paling terkena dampak peristiwa 28 September 2018.
Ia juga mengatakan, di tiga lokasi wilayah tersebut, Kementerian PUPR telah diberi tanggung jawab untuk melakukan pembangunan yang dikerjakan pihak ketiga melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah, dengan perkiraan hunian lebih dari 1.000 unit.
Baca: BIN Sulawesi Utara Lakukan Vaksinasi Door to Door
PUPR telah memulai pembangunannya, ditandai dengan peletakan batu pertama di desa Talise, dengan sejumlah shelter, membangun sekitar 559 kawasan pemukiman di atas lahan seluas 46,83 hektar, dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, termasuk fasilitas kesehatan, dilengkapi Puskesmas pembantu.
“Kami minta warga bersabar menunggu, kami berharap pembangunan hunian bisa selesai pada 2023. Tahun ini merupakan tahun keempat para penyintas tinggal di tempat hunian sementara (huntara) atau shelter pengungsi,” pungkas Hadianto. (*/Ikh)
Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News
