Nasional, gemasulawesi – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendy, menyatakan jika salah satu penyebab persoalan kemiskinan yang tidak kunjung tuntas adalah akibat sistem pukul rata yang diterapkan dalam hal pembagian bantuan.
Menurut Menko PMK, Muhadjir Effendy, sistem pukul rata tidak dapat diterapkan dikarenakan biaya hidup di 1 wilayah dengan wilayah lainnya di Indonesia berbeda.
Menko PMK, Muhadjir Effendy, menerangkan jika sekarang ini hal tersebut masih dipukul rata.
Dia mencontohkan anggaran PKH atau program keluarga harapan mulai dari Sabang hingga Merauke itu sama.
“Padahal, kita semua tahu, jika biaya hidup di Papua dan Jawa itu berbeda,” ujarnya.
Hal tersebut dikatakan Menko PMK setelah rapat tingkat menteri yang membahas program percepatan penanggulangan kemiskinan yang bertempat di Istana Wapres.
Baca Juga:
Minta Jajarannya Buat Resume, AHY Pimpin Rapat Pertama Sebagai Menteri ATR Hari Ini
Dia juga mengambil contoh lainnya, yakni pembangunan proyek gudang pangan di Distrik Sinak yang terletak di Papua.
Diketahui jika proyek tersebut dilakukan bekerja sama dengan TNI.
“Alokasi anggaran untuk pembangunan gudang pangan tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur yang sama di Pulau Jawa,” katanya.
Baca Juga:
Kasus Dugaan Korupsi di BPPD Sidoarjo, KPK Dikabarkan Telah Memeriksa 3 Orang Saksi
Muhajdir menerangkan sebagai contohnya, untuk membangun bangunan tersebut di Pulau Jawa membutuhkan dana sekitar 25 miliar rupiah, sedangkan di Papua dibutuhkan misalkan dana sekitar 70 miliar rupiah.
Lebih lanjut, Muhadjir juga menyoroti perbedaan harga kebutuhan pokok seperti beras di Pulau Jawa dengan wilayah Papua pegunungan.
“Untuk di Papua, harga 1 kilogram berasnya sekitar 40 ribu rupiah hingga 50 ribu rupiah,” ucapnya.
Muhadjir menerangkan jika menurut data yang dimilikinya, sekitar 75 kabupaten atau kota yang mengalami kemiskinan ekstrim dan dominan ada di kawasan Indonesia bagian timur.
“Pemerintah Indonesia nantinya akan mengambil jalan tengah dengan menetapkan variasi anggaran untuk bantuan berdasarkan pada wilayahnya,” jelasnya.
Menurut Muhadjir, hal tersebut juga berdasarkan pada arahan Presiden Jokowi untuk mulai dapat melakukan penghitungan perbedaan alokasi anggaran bantuan. (*/Mey)