2Banner GIF 2021

Gubernur Minta Terapkan PPKM di 11 Zona Merah Sulawesi Tengah

Gubernur Minta Terapkan PPKM di 11 Zona Merah Sulawesi Tengah
Foto: Pelaksanaan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan di Parigi Moutong.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Gubernur meminta penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM kepada 11 daerah zona merah Sulawesi Tengah.

“Penerapan PPKM dilakukan berdasarkan perkembangan kasus konfirmasi positif covid 19. Dan tujuan untuk antisipasi lonjakan kasus,” bunyi surat Gubernur Sulawesi Tengah nomor 443/45/Dis.Kes, tentang pencegahan dan pengendalian penyebaran covid 19, 1 Februari 2021.

11 Kabupaten masuk zona merah Sulawesi Tengah adalah Kota Palu, Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, Donggala, Poso, Morowali Utara, Morowali, Tojo Una-una, Banggai, Tolitoli dan Buol.

Penerapan PPKM di zona merah Sulawesi Tengah sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 2 tahun 2021. Tentang perpanjangan PPKM untuk pengendalian penyebaran covid 19.

Baca juga: Sepuluh Wilayah di Sulawesi Masuk Zona Merah Covid-19, Ini Daftarnya

Gubernur Sulawesi Tengah juga meminta menegakkan penerapan disiplin dan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian covid 19.

Juga diminta memperketat pemantauan dan pengawasan kepada kepatuhan protokol kesehatan di tempat keramaian. Seperti restoran, cafe, tempat wisata, mall, pasar serta tempat penyelenggara hajatan. Dan bila perlu dilakukan razia gabungan di tempat itu.

Dalam surat itu disebutkan, setiap pelaku perjalanan dari luar daerah baik via darat, laut dan udara yang akan memasuki Provinsi Sulawesi Tengah wajib menunjukkan hasil pemeriksaan rapid tes anti gen negatif. Atau hasil pemeriksaan real time PCR negative berlaku dua hari.

Baca juga: Akankah Kota Palu dan Donggala Terapkan PSBB?

Berikutnya, gubernur meminta kabupaten atau kota terkhusus 11 daerah zona merah Sulawesi Tengah, untuk meningkatkan kemampuan tracking, system dan manajemen tracing, perbaikan treatmen termasuk meningkatkan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan pasien covid 19.

Bagi kabupaten atau kota yang mengalami peningkatan kasus covid 19 secara signifikan berdasarkan kajian epidemologi, perlu mempertimbangkan pelaksanaan semi PSBB atau PPKM.

Pelaksanaan PPKM itu berupa pembatasan tempat atau kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen. Dan Work From Ofiice (WFO) sebesar 25 persen dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat.

Serta pembatasan jam operasional di tempat keramaian seperti di café, tempat hiburan warga dan pusat perbelanjaan atau mall hingga pukul 20.00 Wita.

Baca juga: Vaksinasi Covid 19 Mandiri Bagi Masyarakat Mampu

Laporan: Muhammad Rafii

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post