Banner Dinkes 2021 (1365X260)

Kerap Banjir, Warga Keluhkan Aktivitas Tambang Ilegal Kayuboko

Kerap Banjir, Warga Keluhkan Aktivitas Tambang Kayuboko
Kerap Banjir, Warga Keluhkan Aktivitas Tambang Kayuboko, (Foto: Zoel)

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Banjir kerap melanda, warga keluhkan dampak dari aktivitas tambang di Desa kayuboko Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Saya sering didatangi keluarga-keluarga yang ada disini, untuk menyampaikan persoalan yang mereka alami saat ini,” ungkap tokoh masyarakat Kecamatan Parigi Barat, Rahman Badja di lokasi banjir Desa Air Panas, Minggu 11 Oktober 2020.

Ia mengatakan, di dusun satu Desa Air Panas ada puluhan rumah serta lokasi perkebunan warga yang terdampak banjir beberapa bulan lalu.

Bahkan, ada satu rumah warga hanyut terbawa banjir dan hingga kini warga itu masih tinggal di bawah tenda.

Baca juga: Dugaan Jatah Jergen Solar Oknum Polres dan Polsek, Kapolres Parimo Akan Pulbaket

“Warga di dusun satu Desa Air Panas saat ini meminta perhatian dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah setempat,” urainya.

Menurutnya, warga saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi dampak dari tambang ilegal kayuboko.

Pasalnya, sumber kehidupan masyarakat setempat yang hanya mengandalkan penghasilan dari sektor perkebunan sudah tidak dapat diharapkan. Karena, tanaman yang ada di kebun mereka sudah mati akibat terdampak banjir.

“Jadi, tanaman mereka seperti, kakao, cengkeh, pohon kelapa, pisang dan lainya sudah layu, bahkan ada yang sudah mati,” ungkapnya.

Banjir yang kerap melanda Desa Kayuboko dan Air Panas lanjut dia, juga berdampak luas ke wilayah lainnya beberapa waktu lalu.

Ia melihat ada aktivitas penambangan emas tidak berizin yang nyaman beroperasi di wilayah itu.

Olehnya, warga sangat mengharapkan tanggungjawab dari pemerintah. Masyarakat sangat membutuhkan perhatian untuk memikirkan nasib mereka saat ini.

“Saya minta kepada pihak pengelola tambang yang ada diatas itu memperhatikan kondisi keselamatan masyarakat yang ada di hilir sungai ini. Mereka selalu merasa ketakutan jika sudah turun hujan,” tegasnya.

Mereka jadi susah tidur di malam hari, karena musibah tidak bisa diketahui dan kapan saja bisa terjadi,” tuturnya.

Ia menambahkan, banjir yang menerjang areal perkebunan dan pemukiman warga di Desa Air Panas Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu, tak lepas dari aktivitas pertambangan liar yang ada di Desa Kayuboko.

Baca juga: Wakil Rakyat Dorong BKPSDM Sikapi Kepsek Diduga Main Tambang

Frekuensi Bencana La Nina Berpotensi Naik

Kondisi warga di Desa Air Panas kerap dilanda banjir semakin mengkhawatirkan. Ditambahnya dengan rilis dari BMKG adanya potensi ancaman peningkatan frekuensi bencana terkait La Nina di Indonesia untuk tahun 2020.

“Selain ancaman La Nina, juga ada ancaman lain dengan naiknya intensitas gempa bumi di Indonesia,” ungkap Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, di Jakarta, Rabu 7 Oktober 2020.

Baca juga: Pukul Jurnalis, Organisasi Pers Palu Kecam Polisi

Fenomena La Nina moderate lanjutnya, yang diprediksi akan menyebabkan peningkatan curah hujan yang dimulai bulan Oktober sampai November. Dan akan berdampak dihampir seluruh wilayah Indonesia, kecuali di Pulau Sumatra.

Catatan historis menunjukkan, La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan.

“Peningkatan hujan bulanan di Indonesia akan meningkat sekitar 20 hingga 40 persen di atas normal,” tuturnya.

Keluhkan Tambang Ilegal, Aliansi Masyarakat Pesisir Parimo Sambangi DPRD

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pesisir Parimo juga mengeluhkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayahnya.

Kerusakan lingkungan itu, akibat dari adanya aktivitas tambang emas ilegal di Desa Kayuboko.

“Sebelum menyampaikan keluhan ke DPRD, kami telah meninjau langsung ke wilayah tambang ilegal itu,” tutur koordinator Aliansi Masyarakat Pesisir, Arifin Lamalindu.

Ia melanjutkan, dari penelusuran ke lapangan ditemukan adanya kerusakan dan kerugian yang dialami warga di beberapa tempat yang diakibatkan adanya aktivitas tambang emas ilegal.

Berikut hasil investigasinya. Pertama, aliran sungai di wilayah Desa Olaya setiap hari terlihat sangat keruh dan terdapat sedimen baru berupa lumpur yang tidak pernah jernih.

Kedua, rusaknya kebun dan pekarangan di sepanjang aliran sungai perbatasan Desa Air Panas dan Desa Kayuboko akibat luapan banjir yang bercampur lumpur tambang.

“Hasil investigasi kami yang ketiga adalah terdapat endapan lumpur dengan ketebalan antara 50-90 cm disepanjang pesisir pantai Desa Olaya, Desa Pombalowo yang diduga lumpur itu akibat limbah tambang ilegal,” terangnya.

Keempat, warga tidak dapat menafaatkan air sungai untuk kebutuhan mandi, cuci dan minum ternak akibat dari pencemaran air sungai.

Kelima, pengairan sawah sudah tidak bisa lagi dilakukan akibat dari pencemaran air sungai atau irigasi di Desa Pombalowo, Desa Kayuboko dan Desa Mertasari.

Keenam, pencemaran air sungai juga mengakibatkan berkurangnya produksi tambak udang dan ikan bandeng.

“Akibat limbah tambang ilegal yang bercampur dengan air sungai yang bermuara ke laut juga berdampak pada rusaknya terumbu karang dan biota laut di Desa Olaya, Pombalowo dan Boyantongo,” jelasnya.

Selain itu kata dia, juga berdampak pada matinya telur-telur ikan, udang, kepiting yang ada di sekitar pesisir pantai Desa Olaya hingga Boyantongo.

Kedelapan, penambangan pasir tradisional di Desa Olaya, Desa Pombalowo tidak dapat dilakukan. Akibat adanya tumpukan lumpur. Sehingga, industri kecil pembuatan Batako menjadi kesulitan bahan baku.

Kesembilan, warga nelayan di Desa Olaya, Desa Pombalowo dan Desa Boyantongo yang biasanya dapat memanen Ikan Teri yang melimpah. Namun, sejak adanya aktivitas tambang, jumlah ikan yang dipanen menurun. Bahkan, hasil itu berlangsung hingga tujuh bulan terakhir.

Kesepuluh, menurunnya produksi tanaman kelapa, kakao dan palawija yang diakibatkan adanya pencemaran debu tambang.

“Aktivitas tambang emas ilegal di Desa Kayuboko juga berimbas kepada, langkanya BBM jenis solar. Disinyalir adanya oknum yang menyelundupkan ke area pertambangan,” urainya.

Dengan adanya 11 hasil temuan di lapangan, maka pihaknya menuntut menghentikan kegiatan penambangan ilegal di seluruh wilayah Parimo, khususnya Kecamatan Parigi Barat.

Kemudian, kembalikan wilayah bekas area tambang ilegal sebagai hutan rakyat atau perkebunan rakyat yang digarap rakyat sendiri.

Berikutnya, rehabilitasi dan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan sumber kehidupan bagi warga.

Selanjutnya, penertiban dan pengawasan secara ketat dan berkelanjutan khususnya dari pihak Kepolisian atas penjualan BBM bersubsidi ke wilayah tambang ilegal dan keluar wilayah Parigi Moutong yang dilakukan oknum tidak bertangungjawab.

“Jangan hanya kepentingan kelompok, mengorbankan kepentingan warga. Jangan ada korban nyawa lagi karena aktifitas tambang emas ilegal,” tuturnya.

DPRD Parigi Moutong rekomendasikan penutupan aktivitas tambang ilegal

“Demi kemaslahatan bersama dan kepentingan siaga bencana akibat faktor cuaca saat ini di Parigi Moutong,” ungkap Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto Tongani, usai menerima kunjungan aliansi Masyarakat Pesisir di DPRD.

Ia melanjutkan, pihaknya menghindari jangan sampai akibat aktivitas penambangan merusak lingkungan. Sehingga, warga lainnya sampai menanggung akibatnya.

“Salah satu contoh bencana banjir beserta lumpur seperti kejadian di Masamba Sulsel. Peristiwa itu sampai memakan korban jiwa dan material,” ungkap

Mengambil pelajaran dari kejadian itu, pimpinan DPRD bersepakat bersama Aliansi Masyarakat Pesisir, untuk ada ketegasan ketentuan prosedural yang mesti diikuti terkait aktivitas penambangan.

Kesimpulannya, DPRD merekomendasikan kepada pihak kepolisian untuk menghentikan dan menutup aktivitas tambang di Desa Kayuboko.

Kemudian, pihaknya juga memberikan rekomendasi kepada Bupati Parigi Moutong agar mengirimkan surat permintaan bantuan kepada penegak hukum untuk melakukan penertiban.

“Kami juga merekomendasikan Bupati agar mengeluarkan surat kepada Gubernur Sulteng, agar mengeluarkan penetapan aturan terkait sistem manajemen pertambangan sesuai prosedur,” urainya.

Artinya, sebelum memenuhi persyaratan manajemen untuk melakukan pertambangan, maka segala bentuk aktivitas tambang adalah ilegal.

Kalaupun, untuk melaksanakan aktivitas tambang baik itu IPR atau WPU, dipersilahkan untuk memenuhi seluruh persyaratan.

“Kami juga meminta kepada Bupati agar menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup Parigi Moutong, agar melakukan assesment di kawasan tambang. Tujuannya, untuk mengetahui seberapa besar dampak kerusakan terhadap lingkungan,” jelasnya.

Ia mengatakan, perlu ditelusuri apa penyebab dari bencana banjir di parigi Moutong beberapa hari lalu.

Bisa jadi, selain faktor aktivitas penambangan ilegal, sangat dimungkinkan juga adanya penebangan liar atau ilegal logging di hulu.

“Rekomendasi penutupan aktivitas tambang dari kami ini, berlaku untuk seluruh penambangan ilegal di Parigi Moutong,” terangnya.

Polda Sulteng Selidiki Kasus Tambang di Parigi Moutong

Tambang ilegal di Parigi Moutong selain mendapat sorotan dari DPRD Parimo, juga mendapat perhatian dari Polda Sulteng.

Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Didik Supranoto, SIK menjelaskan penyidik Ditreskrimsus Polda Sulteng menyelidiki dua kasus tambang di Kabupaten Parigi Moutong yaitu di Kecamatan Moutong dan di Desa Kayuboko Kecamatan Parigi Barat.

Penyelidikan kasus tambang ilegal di Parimo bersamaan dengan kasus tambang di Dongi-dongi, dua kasus tambang di Kabupaten Morowali terkait tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan juga satu kasus terkait tambang di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai serta satu kasus di lokasi tambang Poboya Palu

“Polda Sulteng tetap serius menangani masalah pertambangan tanpa izin. Setiap ada laporan atau informasi pasti akan ditindak lanjuti. Namun, masalah PETI ini tidak cukup dilakukan penegakkan hukum atau dilakukan razia besar-besaran. Tapi, perlu ada tata kelola pertambangan yang baik,” tutup Didik.

Baca juga: Masuk Parimo Wajib Perlihatkan Rapid Tes

Laporan: Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post