Warga Demo Tuntut Evaluasi Izin Tambang Nikel di Banggai

waktu baca 2 menit
Foto: Tambang nikel di Banggai, Sulawesi Tengah.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Warga demo tuntut pemerintah daerah evaluasi izin tambang Nikel di Banggai, Sulawesi Tengah.

“Kami meminta peninjauan kembali izin pertambangan di wilayah Kecamatan Masama, Banggai,” ungkap Koordinator aksi, Ismail Angio, saat aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Banggai, Kamis 24 Juni 2021.

Puluhan warga demo terkait izin tambang nikel itu mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (Gempa) Kecamatan Masama, Banggai.

Ia mengatakan pada demo terkait izin tambang nikel, aktivitas pertambangan tidak mendatangkan kesejahteraan untuk masyarakat. Melainkan kesengsaraan di kemudian hari.

“Pertambangan mineral itu akan berdampak pada kerusakan lingkungan akibat pembabatan hutan,” sebutnya.

Aksi demo terkait izin tambang nikel itu mendapat respon dari Ketua Komisi 1 DPRD Sulawesi Tengah, Sri Indraningsih Lalusu dan Ketua DPRD Banggai, Suprapto Ngatimin.

Baca juga: Massa Aksi Demo Sebut Tambang Emas Kasimbar Ancam Lingkungan

Keduanya menemui warga untuk memberikan penjelasan terkait keberadaan pertambangan nikel di Banggai.

“Kami akan menata kembali pertambangan di Banggai,” Ketua Komisi 1 DPRD Sulawesi Tengah, Sri Indraningsih Lalusu.

Bila aktivitas pertambangan yang tidak mengantongi izin, maka akan diberhentikan sementara.

Pihaknya juga mengontrol secara bersama-sama dengan instansi terkait agar aktivitas pertambangan tidak merusak lingkungan.

Baca juga: Polda Sulteng Amankan 29 Pendemo Tolak Omnibus Law

“Yang sudah legal harus memenuhi kewajibannya, yang ilegal harus melengkapi izinnya,” tegas Sri.

Sementara itu, Ketua DPRD Banggai Suprapto Ngatimin mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Banggai dan mencari solusi yang baik agar tambang-tambang di Banggai bisa beroperasi sesuai dengan prosedur telah ditetapkan.

“Sekarang ini izin pertambangan semuanya dari pusat,” ucapnya.

Baca juga: Lemhanas Studi Isu Strategis Nasional di Kawasan IMIP Morowali

Pihaknya hanya bisa melaksanakan pengawasan pertambangan. Dan berkoordinasi dengan Bupati agar masyarakat tidak dirugikan.

Untuk pembentukan Pansus terkait izin tambang nikel berdasarkan keinginan warga, pihaknya masih akan mengadakan rapat dengan unsur terkait.

“Kami bersama melaksanakan pengawasan pengawasan tambang yang ada,” tutupnya.

Baca juga: Presisi Jajaki Kontrak Tambang Nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah

Laporan: Ahmad

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.