Warga Ajukan Mosi Tidak Percaya Kepemimpinan Kades Gio Barat

0
293
Warga Ajukan Mosi Tidak Percaya Kepemimpinan Kades Gio Barat
Rapat RDP DPRD Parimo dan Forum Warga Desa Gio (Foto: Rafii)

Parimo, gemasulawesi.comWarga ajukan mosi tidak percaya kepada Kades Gio Barat, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).

Pasalnya, terdapat banyak dugaan kasus yang terjadi di Desa Gio Barat dalam masa kepemimpinan Ahmad Sabrun. Terutama kasus yang paling mencuat adalah dugaan kasus penjualan tanah kepada Warga Negara Asing (WNA).

Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Forum Masyarakat Peduli Desa Gio Barat (FMPDGB) dan DPRD Parimo, di kantor DPRD Parimo, Rabu, 31 Juli 2019.

“Kami sudah tidak percaya lagi dengan kades yang sekarang menjabat. Sudah banyak dugaan kasus di Desa Gio Barat. Termasuk kasus tidak transparannya penggunaan anggaran desa,” ungkap Ketua FMPDGB, Sugiharjo.

Ia melanjutkan, terdapat sembilan poin dasar dugaan pelanggaran dan penyimpangan penggunaan anggaran desa yang disuarakan FMPDGB. Diantaranya, pengadaan gerandong tahun anggaran 2016 senilai Rp 75 Juta, jalan lingkar desa tahun anggaran 2016 senilai kurang lebih Rp 357 Juta.

Drainase dusun II dan dusun III tahun anggaran 2017 senilai Rp 91 Juta, pembuatan bak embung pola pipanisasi tahun anggaran 2018 senilai kurang lebih Rp 132 Juta, pembangunan Polindes senilai Rp 210 Juta, Pasar jajan desa tahun anggaran 2016 senilai Rp 14 Juta Rupiah.

Dana olahraga tahun anggaran 2018 senilai Rp 7 Juta, bantuan operasional PKK tahun anggaran 2017 senilai Rp 15 Juta dan bantuan operasional PKK tahun anggaran 2018 senilai kurang lebih Rp 12 Juta. Keseluruhannya bersumber dari Dana Desa.

“Sehingga kami berkesimpulan pada rapat dengar pendapat dengan DPRD yaitu mendesak Kades Gio Barat untuk mundur secara hormat dan mendesak anggota DPRD Parimo untuk melakukan audit investigasi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa,” tegasnya.

Sementara itu DPRD Parimo merekomendasikan membentuk tim terpadu menyelesaikan masalah yang terjadi di Desa Gio Barat, atas aspirasi warga yang ajukan mosi tidak percaya.

DPRD rekomendasikan tim gabungan DPMD dan Inspektorat, untuk menyelesaikan kasus di Desa Gio Barat dalam kurun waktu satu bulan. DPMD wajib jalankan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat. Sesuai dengan peraturan peran perundang-undangan yang berlaku.

“Artinya bahwa jika memang ada penyimpangan yang terjadi baik dari aspek kerugian negara, maupun kerugian masyarakat. Maka aturan tegas mesti diterapkan,” ungkap pimpinan rapat dengar pendapat DPRD Parimo, Husen Mardjengi.

Pihaknya mesti memperhatikan segala aspek. Aspek penegakan peraturan perundang-undangan, tuntutan warga, serta pihak Kades Gio Barat selaku terlapor.

Kemudian, dari hasil audit Inspektorat dan ternyata harus memberhentikan Kades Gio Barat. Maka tentu pihaknya selaku anggota DPRD, akan memberikan rekomendasi objektif kepada Pemda untuk segera memberhentikan kepala desa atas unsur pelanggaran hukum.

Laporan: Muhammad Rafii

Tinggalkan Balasan