fbpx

Wamenkumham Nilai RUU KUHP Bisa Disahkan Melalui Sistem Lanjutan

waktu baca 2 menit
Foto: Wamenkumham Nilai RUU KUHP Bisa Disahkan Melalui Sistem Lanjutan.

Gemasulawesi– Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menilai RUU KUHP mestinya bisa langsung disahkan melalui sistem carry over atau lanjutan. Namun, pihaknya masih menerima sejumlah masukan terkait kontroversial sedikitnya 14 isu atau pasal.

“Sampai saat ini tim ahli pemerintah terus melakukan kajian dan menyempurnakan naskah RUU itu. Paling tidak terhadap 14 isu yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat,” ungkap Wamenkumham Edward dalam diskusi daring, Jumat 1 Oktober 2021.

Dia berharap, Komisi III DPR RI dapat segera menyetujuinya agar pembahasan RUU KUHP tidak lagi dibahas dari awal.

Baca juga: Kementrian Hentikan Alokasi Pembangunan Air Bersih Baru di Parimo

Dia ingin agar pembahasan RUU usulan pemerintah itu hanya pada pokok-pokok pasal yang memicu penolakan.

Hingga saat ini, kata dia, pemerintah memiliki tiga opsi pada sejumlah pasal kontroversial itu. Pertama, pemerintah akan bergeming, dan siap untuk menjelaskan kepada masyarakat. Kedua, pemerintah merevisi pasal itu. Ketiga, pemerintah mengusulkan untuk menghapus.

“Sekali lagi, semua ini berdasarkan masukan dari masyarakat,” katanya.

Rapat Paripurna DPR pada Kamis 30 September 2021 telah menyetujui RUU KUHP masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. RUU itu ditarget untuk disahkan bersama 36 RUU lain, termasuk UU ITE.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) masih membahas sedikitnya 14 isu atau pasal kontroversial dalam RUU KUHP yang sempat memicu gelombang protes dari berbagai kelompok masyarakat pada 2019 lalu.

Beberapa isu dalam RUU KUHP yang sempat memicu gelombang protes antara lain yakni, pasal penghinaan presiden, aborsi, kumpul kebo, gelandangan, korupsi, penistaan agama, hingga berhubungan sesama jenis.

Dalam pasal kumpul kebo yang diatur dalam pasal 417 ayat (1) misalnya, menyebut setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II.

Terhadap beberapa pasal kontroversial, Edward mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi ke 12 kota. Kegiatan itu baru berakhir 12 Juni lalu. Pihaknya juga telah menggelar diskusi dengan sejumlah pihak seperti ICJR guna melakukan perbaikan.

“Misalnya pada pasal pemerkosaan, pasal-pasal yang berkaitan dengan aborsi. Kami juga telah melakukan perubahan bahkan juga penambahan ayat terkait dengan pasal penodaan agama,” tutupnya. (***)

Baca juga: Dewan Pers Sebut RUU KUHP Disinyalir Tumpang Tindih Dengan UU Pers

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.