Banner Disperindag 2021 (1365x260)

Wakil Rakyat Beri Saran Terkait RAPBD Perubahan Parimo 2021

Wakil Rakyat Beri Saran Terkait RAPBD Perubahan Parimo 2021
Foto: Wakil Rakyat Beri Saran Terkait RAPBD Perubahan Parimo 2021.

Gemasulawesi– Sejumlah fraksi di DPRD Parimo, Sulteng, memberikan saran dan pendapat atas KUA PPAS RAPBD Perubahan 2021 dalam sidang paripurna di ruang aspirasi kantor DPRD, Jumat 3 September 2021.

“Parimo masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Maka berkaitan hal itu, Pemda seharusnya lebih kreatif mengambil peluang menarik dana dari pusat di luar dari dana reguler,” ungkap Juru bicara Fraksi Toraranga, Ni Wayan Leli Pariani saat membacakan pandangan fraksinya terkait RAPBD Perubahan 2021, Jumat 3 September 2021.

Menurut dia, Pemda dituntut untuk membangun komunikasi efektif dengan anggota DPR RI Dapil Sulteng,  maupun melobi langsung ke kementerian.

Baca juga: DPRD Minta Pemda Segera Ajukan KUA PPAS RAPBD 2022

Kemudian, Fraksi Toraranga meminta Pemda menjelaskan lebih jauh tentang potensi pertambangan yang diharapkan menghasilkan pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat maupun provinsi.

“Kami harapkan pemerintah bisa memaksimalkan dan mengevaluasi anggaran penanggulangan dan pencegahan pandemi covid19 telah teralokasikan,” ujarnya.

Selain itu kata dia, pihaknya berharap belanja bantuan sosial diproyeksikan mengalami peningkatan sekitar Rp4,1 miliar, benar-benar digunakan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program pemerintah lainnya, pada APBD perubahan 2021 ini.

Baca juga: Ketua DPRD Aceh Bantah Soal Tiga Anggotanya Berkelahi Akibat Interupsi

Fraksi Gerindra usulkan Pemda alokasikan dana SILPA untuk UPTD Disdukcapil Taopa  

Selanjutnya dalam penyampaian tertulis Fraksi Gerindra, usulkan kepada Pemerintah daerah mengalokasikan sebagian dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk pembiayaan pembentukan UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Kecamatan Taopa.

“Sebagaimana diketahui di Kecamatan Taopa, sudah disetujui dibukanya UPT Disdukcapil seharusnya sudah beroperasi guna pelayanan kependudukan,” ungkap Fraksi Gerindra.

Dalam pandangan Fraksi NasDem, mempertanyakan program prioritas pembangunan dalam APBD perubahan 2021.

Bahkan, Fraksi NasDem juga mempertanyakan besaran realisasi anggaran covid19 di Kabupaten Parimo.

“Sudah berapakah anggaran terealisasi selama masa pandemi?,” tanya Fraksi NasDem dalam pandangan fraksinya.

Fraksi NasDem juga mempertanyakan respon pemerintah terhadap beberapa wilayah terdampak bencana.

“Apa yang sudah dilakukan dan berapa anggaran dikeluarkan pemerintah daerah terkait persoalan itu?,” isi pandangan Fraksi NasDem. (***)

Baca juga: Anleg DPRD Parigi Moutong Jarang Berkantor, BK Surati Fraksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post