UMK Parimo Sulteng Tahun 2020 Ditetapkan Rp. 2.445.950

UMK Parimo Sulteng Tahun 2020 Ditetapkan Rp. 2.445.950
Penentuan UMK Parimo oleh Dewan Pengupahan Parimo (Foto: Rafii)

Parigi Moutong, gemasulawesi.com Upah Minimum Kabupaten atau UMK Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun 2020 ditetapkan Rp. 2.445.950.

“Setelah sidang Dewan Pengupahan menetapkan UMK Parigi Moutong Sulawesi Tengah, selanjutnya hasil keputusannya akan dituangkan ke dalam berita acara,” ungkap Ketua Dewan Pengupahan Parigi Moutong Sulawesi Tengah, H. Ardi, saat rapat dewan pengupahan di salah satu hotel di Parimo, Senin, 18 November 2019.

Read More

Sidang dewan pengupahan sempat berlangsung alot.  Pasalnya, Perwakilan FSPNI (Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia) dan perwakilan pengusaha berbeda pendapat soal nilai UMK. FSPNI mengajukan upah minimum senilai Rp. 2.500.000, sementara pengusaha yang diwakili Gapensi meminta upah minimum Rp. 2.400.000.

“Angka upah minimum yang kami ajukan sudah menghitung serta mengakomodir kebutuhan sehari-hari pekerja buruh,” ungkap perwakilan FSPNI, Lucky.

Baca juga: Ini Alokasi Sembilan Unit Kerja Dan 143 Satker Penerimaan CPNS Kemenag 2019

Sementara perwakilan dari Gapensi, Abah Radi meminta kepada Dewan Pengupahan Parimo agar dapat memperhatikan kepentingan pengusaha dan iklim investasi di Parimo.

Angka yang diajukan Gapensi katanya, sudah lebih tinggi dari angka yang ditetapkan UMP Sulteng. Angka UMP yang sudah memiliki kalkulasi dari berbagai indikator.

Menyikapi dinamika dalam sidang penetapan minimum upah di Parimo, Kepala Disnakertrans Parimo, I Wayan Suriana menilai penetapan upah mesti memperhatikan aspek pengusaha dan aspek pekerja atau buruh.

“Jangan sampai penetapan UMK tanpa pertimbangan yang matang dan menyeluruh. Sehingga malah dapat membuat investasi di Parimo menjadi terhambat,” tuturnya.

Staf Ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Pemda Parimo, Kamiludin Passau mengatakan penetapan upah minimum perlu dilaksanakan. Tujuannya, sebagai bentuk perlindungan hak upah pekerja untuk menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama pekerja atau buruh agar tidak terjadi upah pekerja yang tidak merata.

Baca juga: Gempa Magnitudo 4,4 Guncang Moutong Parigi Moutong Sulawesi Tengah

Selain itu, penetapan upah minimum dilaksanakan untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan adanya eksploitasi pekerja dari pengusaha yang memanfaatkan situasi demi mendapatkan keuntungan. Sehingga kemiskinan absolute bagi pekerja dapat terhindarkan.

“Kebijakan pengupahan harus diarahkan untuk menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja,” tegasnya.

Dari pantauan gemasulawesi.com pada sidang Dewan Pengupahan, nampak sidang beberapa kali diskorsing, untuk mencari titik temu antara perwakilan pengusaha dan perwakilan pekerja.

Setelah, beberapa kali skorsing dan rapat tertutup antara pengusaha dan pekerja, akhirnya UMK disepakati. Ketua Dewan Pengupahan, H. Ardi mengesahkan UMK yang telah disepakati dan dituangkan dalam berita acara.

Diketahui, sidang dewan pengupahan terkait penetapan UMK Parimo Tahun 2020 dipimpin Sekretaris daerah Parimo, H. Ardi dan diikuti Kepala Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans), Badan Pusat Statistik, Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Kabupaten Parimo, perwakilan pengusaha dan perwakilan Badan Usaha Milik Negara.

Baca juga: Begini Contoh Surat Lamaran CPNS Pemprov Sulawesi Barat

Laporan: Muhammad Rafii

banner 728x90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.