Tuntutan Warga Desa Ogolugus Tabrak Permendagri

226
Tuntutan Warga Desa Ogolugus Tabrak Permendagri
Hearing Komisi Satu terhadap DPMD Parimo diruang sidang Paripurna (Foto: Rafii)

Parimo, gemasulawesi.com Tuntutan warga Desa Ogolugus dinilai tabrak Permendagri no 65 tahun 2017.

Hal itu terungkap dalam rapat Hearing DPRD Parimo, Senin, 25 Februari 2019, DPMD dan Perwakilan warga Desa Ogolugus.

Edy selaku perwakilan masyarakat meminta agar DPMD segera melaksanakan penggantian kepala desa, dengan mengadakan pemilihan langsung Kades ketimbang

“Terdapat usulan dari masyarakat desa untuk mengadakan pemilihan langsung kades ketimbang,” ujar Edy selaku perwakilan masyarakat Desa Ogolugus.

Tuntutan warga, sebaiknya mengadakan proses penggantian antar waktu ataupun Pejabat sementara (Pjs) kades yang ditunjuk oleh Bupati.

Baca juga: Lanjuti Aduan Warga, Inspektorat Parimo Bakal Periksa Desa Bermasalah

Kepala Dinas DPMD Parimo Fit Dewana menjelaskan, aturan tata pelaksanaan Pilkades diatur secara detail dalam UU Desa no 6 tahun 2014, Permendagri no 65 tahun 2017.

“Prosedur penunjukan Pjs oleh Bupati agar pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan  mengatur proses penggantian kades melalui panitia khusus,” ujarnya.

Mengenai pembiayaan, bersumber dari dana desa Ogolugus sesuai dengan Undang-undang Desa no 6 tahun 2014 dan Permendagri no 65 tahun 2017.

Husen Mardjengi mengingatkan, agar warga Desa Ogolugus tidak menabrak aturan yang berlaku.

“Tetap harus mengikuti koridor aturan, agar tidak terjadi persoalan hukum dikemudian hari. Menghindari benturan yang bisa saja terjadi ditataran pendukung,” pungkasnya.

Baca juga: Camat Tidak Bisa Intervensi Dana Desa

Laporan: Muhammad Rafii

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.