Tuntutan Warga Desa Ogolugus Tabrak Permendagri

0
80
Hearing Komisi Satu terhadap DPMD Parimo diruang sidang Paripurna (Foto: Rafii)
SHARE

Parimo, gemasulawesi.com – Sejumlah perwakilan masyarakat Desa Ogologus yang mendatangi kantor DPRD terkesan ingin tabrak aturan terkait pengisian kekosongan jabatan Kepala Desa yang telah meninggal dunia.

Hal ini terungkap dalam rapat Hearing antara Komisi Satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parimo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Parimo dan Perwakilan masyarakat serta unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ogolugus, diruang sidang DPRD Parimo, Senin, 25 Februari 2019. Edy selaku perwakilan masyarakat meminta agar DPMD segera melaksanakan penggantian kepala desa, dengan mengadakan pemilihan langsung Kades ketimbang

“Terdapat usulan dari masyarakat desa untuk mengadakan pemilihan langsung kades ketimbang dengan mengadakan proses penggantian antar waktu ataupun Pejabat sementara (Pjs) kades yang ditunjuk oleh Bupati untuk menempati posisi sementara sampai pejabat defenitif dilantik,” ujar Edy selaku perwakilan masyarakat Desa Ogolugus, yang juga pernah kalah dalam Pilkades sebelumnya.

Sementara itu Kepala Dinas DPMD Parimo Fit Dewana menjelaskan bahwa aturan tata pelaksanaan pemilihan kepala desa diatur secara detail dalam UU Desa no 6 tahun 2014 Permendagri no 65 tahun 2017.

“Karena kekosongan kades Ogolugus yang disebabkan oleh mangkatnya kades terdahulu, maka ada prosedur penunjukan Pjs oleh Bupati agar pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan dan mengatur segera proses penggantian kades melalui panitia yang dibentuk khusus dalam musyawarah desa,” ujar ia.

Mengenai pembiayaannya lanjut ia, bersumber dari dana desa Ogolugus atas proses penggantian antar waktu kades yang telah mangkat sesuai dengan Undang-undang Desa no 6 tahun 2014 dan Permendagri no 65 tahun 2017.

Sebelum menutup pertemuan tersebut, Ketua Komisi Satu DPRD Parimo Husen Mardjengi, dengan meminta kepada semua pihak yang hadir pada saat rapat tersebut untuk melaksanakan proses penggantian kepala desa tersebut agar sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku agar mencegah polemik tersebut berlanjut.

Laporan: Muhammad Rafii


SHARE

Tinggalkan Balasan