Tujuh Gugatan Sengketa Pilkades Parigi Moutong Ditolak

Tujuh Gugatan Sengketa Pilkades Parigi Moutong Ditolak
ilustrasi
Jangan Lupa Share

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi- Tujuh Desa di Parigi Moutong melayangkan gugatan terkait pelaksanaan Pilkades serentak ke Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) tingkat Kabupaten.

“Ada tujuh Desa melakukan gugatan terkait pelaksanaan Pilkades. Kemudian laporannya sudah kami terima semuanya dan kami baru saja melaksanakan sidang terkait gugatan itu,” jelas Kabid Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Parigi Moutong, Agus Salim Rabu, 7 April 2021.

Baca juga: Perkara Sengketa Pilkada, DKPP Periksa KPU Poso

Berdasarkan pemeriksaan data-data laporan dan hasil klarifikasi kata dia, seluruh gugatan itu dinyatakan ditolak.

Ia menjelaskan, keberatan atau gugatan di layangkan oleh ketujuh Desa ini bervariasi. Seperti, ada kelebihan surat suara di setiap TPS dan pemilih tidak datang melakukan pencoblosan.

Baca juga: Gugatan Hasil Pilkada MK, Total Terdaftar 75 Perkara

Lanjut Agus, para kandidat mengatakan surat panggilan itu tidak sampai ke pemilih, setelah dilakukan klarifikasi ternyata sudah disampaikan oleh pihak P2KD Desa.

Kasus lainnya kata dia, ada dugaan warga berasal dari Desa lain melakukan pemilihan di desa penyelenggara Pilkades.

Baca juga: Maret 2021, Pelaksanaan Pilkades Serentak di Parimo

Setelah dilakukan klarifikasi kata dia, warga dimaksud memang tinggal di Desa lain tetapi masih berdomisili di Desa tempat pelaksanaan Pilkades.

“Kami tangani gugatan sengketa Pilkades ini secara cepat, sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ditetapkan,” katanya.

Ditambahkannya, alasan ditolaknya gugatan, akibat didalam laporan tidak terdapat foto copy KTP calon keberatan, permohonan gugatan keberatan tidak bermaterai dan tidak ada foto copy Surat Keputusan penetapan calon dari P2KD.

“Seperti, gugatan keberatan dari calon asal Desa Lambunu,” terangnya.

Selain itu kata dia, Desa Binangga, Tingkulang, Tada Utara, Malakosa, Boloung Olonggata dan Desa Donggulu Selatan, melaporkan gugatannya telah melewati batas waktu keberatan. Sehingga, seluruh laporan gugatan dianggap tidak memenuhi unsur.

“Jika dikemudian hari, pihak penggugat tidak merasa puas dan melakukan gugatan ditingkat lebih tinggi, itu menjadi hak mereka,” pungkasnya.

Baca juga: Resmi, Tiga Pasangan Ikuti Pilkada Banggai 2020

Laporan: Aldi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Post