fbpx

Total 17 Persen Sekolah Negeri Belum Masukkan LPJ Dana BOS

waktu baca 2 menit
Rapat Evaluasi LPJ BOS 2019 Sekolah Negeri Parimo Semestar Satu (Foto: Ist)

Parimo, gemasulawesi.com Dari total ratusan SDN dan SMPN penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hanya tersisa sekitar 17 persen sekolah negeri Parigi moutong (Parimo) yang belum menyetorkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) semester satu.

Tahun anggaran 2019, Dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Parimo mencatat sekitar 88 SMP Negeri dan 395 SD Negeri penerima dana BOS. Sejumlah 83 persen sekolah negeri di Parigi Moutong telah merampungkan dan menyetor laporannya.

“Sisanya, belum membelanjakan anggarannya, sehingga LPJ belum dapat dibuat dan diserahkan kepada kami,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan SMP Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Parimo, Ahmad Rudin, usai kegiatan evaluasi penggunaan dana BOS di lantai dua kantor Bupati Parimo, Kamis, 24 Oktober 2019.

Secara umum lanjut dia, kendala yang dialami sekolah hingga belum merampungkan LPJ BOS adalah belum terealisasinya pengiriman buku pesanan. Buku itu dibelanjakan berdasarkan Juknis sesuai dengan peruntukan dana BOS.

Baca juga: 13 Desa Prioritas Terima Program Pamsimas Parimo 2020

Ia mengatakan, pihak sekolah belum dapat membayarkan buku itu, sebelum pesanan sudah terkirim dari penyedia yang ditunjuk Kementrian. Diketahui, pihak penyedia buku merupakan vendor yang sudah terdaftar dalam sistem online pengadaan.

Sampai saat ini dana BOS masih tersimpan di rekening sekolah. Pihak sekolah tidak ingin memaksakan menyalurkan dana BOS kepada penyedia buku, sebelum bukunya diterima untuk dimanfaatkan sekolah sebagai sarana belajar mengajar.

Baca: Konsep Pencegahan Jadi Strategi Prioritas Penegakan Hukum Kejaksaan

“Selain kendala distribusi buku yang belum rampung, pihak sekolah juga secara umum mengeluhkan kondisi jarak yang masih sangat jauh dengan Disdikbud Parimo. Sementara prasarana serta operasional pendukung sangat terbatas,” terangnya.

Kendala berikutnya kata dia, juga terletak pada kurangnya akses internet. Sekolah yang berada di pedalaman mengeluhkan kondisi internet buruk. Sementara pemesanan buku untuk belanja BOS harus lewat internet.

Baca juga: Akui Terima Uang, Hakim Perintahkan Nico Rantung Cs Kembalikan

Pihaknya, sebagai OPD terkait melalui forum evaluasi BOS semester awal tahun anggaran 2019, mencoba untuk membantu dan terus memberi semangat kepada guru dan kepala sekolah agar dapat menggenjot penyelesaian LPJ BOS.

Namun, pihaknya tidak bisa mengintervensi terlalu jauh terkait dengan penyedia buku. Alasannya, Juknis hanya menyebutkan pihak sekolah yang berhubungan dengan penyedia buku.

“Setelah diketahui penyebab terlambatnya penyetoran LPJ BOS sekolah, kami selama dua minggu kedepan masih memberikan waktu kepada sekolah untuk memasukkan LPJnya,” tuturnya.

Ia menambahkan, nanti setelah dua minggu kedepan, pihaknya baru kemudian memberikan evaluasi lanjutan. Pada intinya, kami mencoba membantu untuk mencari solusi bersama.

Baca juga: Lepas Status Daerah Tertinggal Tidak Pengaruhi Gaji Guru Terpencil

Laporan: Muhammad Rafii

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.