Terima Anggaran 1 Miliar, PUM Sarankan Kecamatan Lakukan Monev

0
240
Terima Anggaran 1 Miliar, PUM Sarankan Kecamatan Lakukan Monev
Kabag PUM Setda Parimo, Ponco Nugroho (Foto: gemasulawesi)

Parimo, gemasulawesi.com- Terima anggaran 1 Miliar Rupiah, PUM sarankan setiap kecamatan lakukan monitoring dan evaluasi (Monev) penggunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) di masing-masing desa binaan.

Dalam APBD Kabupaten Parigi moutong (Parimo) tahun anggaran 2019, Pemerintah daerah (Pemda) merealisasikan anggaran sebesar 23 Miliar Rupiah untuk 23 titik kecamatan, yang direncanakan sejak tahun 2018.

“Masing-masing kecamatan terima anggaran 1 Miliar Rupiah. Namun, yang dikelola langsung sebesar 500 juta saja,” ungkap Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan umum (PUM), Sekretariat Daerah (Sekda) Parimo. Krisdaryadi Ponco Nugroho, di ruang kerjanya, Senin, 29 Juli 2019.

Dia menuturkan, porsi anggaran 500 Juta Rupiah yang diterima pihak kecamatan, merupakan belanja langsung kebutuhan masing-masing kecamatan. Menurut dia, kegiatan pembinaan berupa Monev, merupakan bagian dari belanja langsung yang dimaksud.

Dengan terima anggaran 1 Miliar, pihak kecamatan tidak memiliki alasan untuk tidak melakukan pembinaan di masing-masing desa. Tegas mantan Kepala bidang (Kabid) Sosial budaya (Sosbud) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, (Bappelitbangda) Parimo.

“Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari perencanaan awal pengucuran anggaran 1 Miliar satu kecamatan. Selain memberi penguatan secara kelembagaan, pihak kecamatan memiliki power dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” terangnya.

Hal ini juga bertujuan membantu pihak pemeriksa keuangan, terkait penggunaan DD dan ADD di 278 desa dengan lima Kelurahan yang ada di Kabupaten Parimo.

Kemudian 50% dari anggaran tersebut kata dia, dititip pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya, untuk melaksanakan program permintaan pihak kecamatan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

Pihak kecamatan lanjut dia, seharusnya berkoordinasi dengan OPD terkait untuk merealisasikan sisa anggaran. Sesuai dengan porsi peruntukannya, serta berdasarkan hasil Musrenbang.

“Jadi, 50% sisa anggaran dari pagu yang tidak dikelola langsung kecamatan ada di OPD. Kecamatan silahkan mengusulkan kebutuhannya, sesuai hasil musrenbang,” tegasnya.

Diketahui, sejak tahun 2017 kecamatan diberikan kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi setiap kali pengusulan pencarian DD dan ADD masing-masing desa binaan di wilayahnya.

Sebelum mengeluarkan Rekomendasi tersebut, seharusnya pihak kecamatan melaksanakan Monev. Hal itu untuk memastikan kebenaran arah penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.

Laporan: Ahmad Nur Hidayat

Tinggalkan Balasan