Terganjal Perpres, BKN Belum Bisa Terbitkan SK 51 Ribu PPPK

Terganjal Perpres, BKN Belum Bisa Terbitkan SK 51 Ribu PPPK
Ilustrasi

Jakarta, gemasulawesi– Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum bisa terbitkan NIP dan SK PPPK akibat masih terganjal Peraturan presiden (Perpres) yang masih digodok harmonisasinya oleh Kementerian hukum dan HAM.

Hal tersebut diungkapkan, Ketua Panja revisi UU ASN, Komisi II DPR RI Arwani Thomafi Jum’at 3 Juli 2020.

Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu komitmen pemerintah untuk segera menerbitkan SK 51 ribu Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Arwani menjelaskan, dalam rapat kerja dengan MenPAN-RB ada janji pemerintah untuk menyelesaikan secepatnya.

“Sudah dijelaskan prosedur pengangkatan PPPK hasil rekruitmen Februari 2019. Kami tunggu komitmen itu,” kata Arwani yang dirilis JPNN.com.

Senada Hugua, anggota Komisi II DPR RI menilai, pemerintah selalu lambat dalam menangani persoalan honorer K2.

Ia menjelaskan, sudah lulus PPPK saja masih digantung pengurusannya, apalagi yang belum lulus.
“Pada raker Senin nanti, kami akan desak KemenPAN-RB. Mudah-mudahan dengan Pak Jokowi marah, MenPAN-RB dan jajarannya segera menindaklanjutinya. Disegerakan saja, kasihan nasib honorer K2 semakin banyak yang menua,” ungkapnya.

banner 728x90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.