Temuan Ratusan Juta Rupiah, BKPSDM Parimo Disorot

Temuan Ratusan Juta Rupiah, BKPSDM Parimo Disorot
Foto rapat Pansus LHP BPK DPRD dengan BKPSDM Parimo (Foto: Rafii)

Parimo, gemasulawesi.comTemuan ratusan juta Rupiah membuat BKPSDM Parimo disorot DPRD terkait kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda Parimo, Provinsi Sulteng.

Hal tersebut terungkap dalam rapat lanjutan Pansus Ranperda LPJ APBD Parimo 2018 dan LHP BPK-RI di kantor DPRD, Senin, 17 Juni 2019.

Read More

Ketua Pansus, I Made Yastina, menanyakan detail temuan BPK-RI kepada BKPSDM dan Inspektorat Parimo.

“Apakah hasil temuan dapat dikembalikan dalam kurun waktu 60 hari kedepan,” tanya I Made Yastina kepada Kepala BKPSDM dan perwakilan Inspsektorat Parimo.

Dalam rilis temuan BPK-RI, Pemda Parimo memberikan gaji dan tunjangan kepada ASN yang sudah tidak aktif, sehingga terdapat temuan senilai 138 Juta Rupiah.

Menyambung pertanyaan Ketua Pansus, Fadli Anleg DPRD Parimo, juga menyoroti kelalaian BKPSDM sehingga bisa muncul dalam LHP BPK-RI.

Pasalnya, ASN tersebut sudah tidak ada dalam SK ASN Parimo namun masih mendapat gaji dan tunjangan dari daerah.

“Harus ada pendalaman khusus terhadap masalah itu, termasuk Inspektorat Parimo selaku pengawas internal pemerintah,” tegas Alfred Tonggiro.

Selanjutnya, Alfred Tonggiro Anleg DPRD Parimo, mengatakan perihal masalah tersebut, tidak dapat dibebankan kepada BKPSDM saja.

Menjawab pertanyaan sejumlah pertanyaan Anleg DPRD, Kepala BKPSDM Parimo Ahmad Saiful, mengakui ada temuan sesuai dengan rilis BPK-RI.

“ASN itu sudah lama tidak bekerja karena disebutkan mengalami gangguan kejiwaan dan semenjak Tahun 2019 sudah diberhentikan gajinya,” ungkap Ahmad Saiful.

BPK-RI merilis temuan pembayaran gaji dan tunjangan ASN tersebut selama dua tahun, dari Tahun 2016 sampai dengan 2018.

Inspektorat Daerah Ungkap BKPSDM Parimo Butuh Waktu Kembalikan Dana Temuan Ratusan Juta Rupiah 

Sementara itu Auditor Muda Inspektorat Daerah Parimo, Indarti, yang menghadiri rapat Pansus, mengungkapkan belum ada pengembalian hingga saat ini.

“Pengembalian dana dari BKPSDM Parimo berdasarkan rekomendasi BPK tersebut, diperkirakan membutuhkan waktu lama,” tuturnya.

Ia menjelaskan, Pemda Parimo melalui Inspektorat Daerah berjanji kepada BPK-RI, mengembalikan dana itu selama rentang waktu selama Tiga Tahun.

Alasannya, Inspektorat Daerah masih akan mencoba berkomunikasi dengan pihak keluarga ASN yang menjadi subyek temuan.

Baca juga: BPKAD Jawab Pansus Ranperda LPJ APBD 2018 Parimo

Laporan: Muhammad Rafii

banner 728x90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 comment