Parimo, gemasulawesi.com– Dewan Pers menyebut Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), disinyalir tumpang tindih dengan UU Pers. Pasalnya, beberapa pasal dalam RUU KUHP memasung kebebasan pers. Anggota Dewan Pers, Agung Darmajaya menyoroti sejumlah pasal yang bersifat kontraproduktif atau pasal karet. “Ketika sekarang muncul persoalan masuk KUHP artinya bicara kebebasan pers, menyampaikan gagasan pendapat […]