Parigi Moutong Segera Ajukan Perbup Status Kedaruratan Bencana

Gemasulawesi– Pemda Parigi Moutong akan segera mengajukan rancangan Peraturan Bupati atau Perbup tentang pedoman status kedaruratan bencana, usai melakukan finalisasi beberapa waktu kemarin. “Perbup sudah final usah melakukan beberapa kali rapat dengan sejumlah perangkat daerah terkait, kami akan ajukan ke tingkat selanjutnya,” ungkap Sekretaris Badan Penanggung Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong, Rivai saat ditemui di […]

Parigi Moutong Susun Perbup Status Keadaan Darurat Bencana

Gemasulawesi– BPBD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menyusun Perbup tentang pedoman penentuan status keadaan darurat bencana. “Tujuannya agar terwujud kesamaan persepsi dan keterpaduan seluruh pemangku kepentingan dalam menilai dan menentukan status keadaan tanggap darurat,” ungkap Kepala BPBD Parigi Moutong, Idran saat ditemui, Jumat 15 Oktober 2021. Dia mengatakan, Perbup tentang pedoman penentuan status keadaan darurat bencana […]

Pemerintah Atur Skema Dana Bencana Inovatif

Gemasulawesi– Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 sebagai payung hukum skema dana bencana inovatif Pooling Fund Bencana (PFB) Kemenkeu. “Skema inovatif ini diluncurkan mengingat analisis Bank Dunia pada 2018 menempatkan Indonesia di peringkat ke-12 dari 35 negara yang menghadapi risiko terbesar akibat bencana alam,” ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu Febrio Kacaribu di Jakarta, […]

Wabup Resmikan Gedung Markas PMI Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Gemasulawesi- Wabup Parimo, Provinsi Sulawesi Tengah, H Badrun Nggai, meresmikan gedung Markas PMI berlokasi di Jalan Pakabata Desa Boyantongo. “Saya mengucapkan selamat karena telah memiliki gedung baru. Semoga bisa dijadikan pemicu semangat dalam melakukan pelayanan,” ungkap Wabup saat menyampaikan sambutannya, di acara peresmian gedung baru Markas PMI, Senin Senin 26 Juli 2021. Wabup mengatakan, pembangunan […]

Korupsi Dana Bencana Diancam Hukuman Mati (II)

Berbeda dengan materi sebelumnya, kali ini materi mulai difokuskan sesuai dengan materi workshop akuntabilitas penanganan bencana. Korupsi yang bisa mendapatkan hukuman mati berdasarkan UU Tipikor adalah koruptor dana bencana. Itulah pembukaan materi dari Trainer Ahmad Arif. Hukuman mati itu layak diberikan kepada pelaku korupsi dana bencana, mungkin karena disetarakan sebagai ‘penjahat kemanusiaan’. Materi Ahmad Arif […]