Sukri Sebut Aliran Dana Pengusaha ke Bupati Parimo, Masuk Kategori Dugaan Gratifikasi

2
119
Sukri Sebut Aliran Dana Pengusaha ke Bupati Parimo, Masuk Kategori Dugaan Gratifikasi
Illustrasi Dugaan Gratifikasi

Parimo, gemasulawesi.comSejumlah pihak di Kabupaten Parigi moutong (Parimo) menyoroti kabar pemberian uang dari pengusaha kepada Bupati Parimo. Kemudian muncul pertanyaan, apakah masuk kategori pinjaman atau bahkan dugaan gratifikasi.

Salah satu Penggiat anti korupsi Parimo, Sukri Tjakunu pun ikut angkat bicara mengenai kabar yang kuat beredar di tengah-tengah warga Parimo.

“Melihat dari kacamata hukum pidana, jelas itu masuk dalam tindak pidana gratifikasi. Untuk kasus gratifikasi akan kami dorong ke KPK RI,” ungkap Sukri Tjakunu via Whatsapp, Jumat, 6 September 2019.

Ia melanjutkan, bila melihat dari sisi pengusaha, itu masuk ranah perdata kalau kasusnya Bupati meminjam uang dan belum mengembalikannya. Menurutnya, pengusaha berhak untuk melapor ke Aparat Hukum.

Dikutip dari komentar Sukri Tjakunu di Facebook, pinjaman uang tanpa bunga masuk kategori gratifikasi. Dan setiap gratifikasi merupakan bentuk praktek suap.

Ia menjelaskan, pengertian gratifikasi menurut UU nomor 20 tahun 2001 pasal 12B ayat satu adalah pemberian arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

“Baik itu gratifikasi diterima di dalam negeri ataupun di luar negeri, dilakukan via elektronik atau tidak,” tegasnya.

Sanksinya sangat jelas lanjut dia, yang memberi maupun penerima gratifikasi akan dijerat pasal 12 UU nomor 20 tahun 2001. Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 Juta dan paling banyak Rp 1 Miliar.

Pasal 12b UU nomor 20 tahun 2001 menjelaskan pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat. Atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 12e UU nomor 20 tahun 2001 menerangkan Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongann, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

“Dari dua pasal 12b dan 12e UU nomor 20 tahun 2001, dikategorikan dengan jelas Bupati Parimo telah menerima gratifikasi,” tegasnya.

Dikutip dari media radarsulteng.id, sebelumnya pengusaha yang enggan dikorankan namanya saat itu. Menjelaskan, alasan peminjaman uang untuk kepentingan Pilkada dan pengurusan proyek bencana alam di Kementrian. Proses peminjamannya melalui tangan orang dekat Bupati.

Orang yang diduga berperan dalam pengurusan pinjaman uang untuk Pilkada 2017 adalah Yanto. Yanto disebut juga sebagai orang dekat Bupati Parimo, Samsurizal Tambolotutu. Sedangkan uang keperluan pengurusan proyek bencana di Jakarta diduga melalui peran Kepala BPBD Parimo saat itu, Arifin Ahmad.

Melalui informasinya, beberapa kontraktor dimintai uang dengan jumlah uang bervariasi. Mulai dari uang ratusan juta hingga miliaran Rupiah. Uang miliaran Rupiah katanya buat bayar partai untuk kepentingan Pilkada. Sedangkan uang ratusan juta Rupiah untuk pengurusan proyek bencana.

Upaya para pengusaha meminta pengembalian uang sudah dilakukan, namun hingga saat ini belum ada kejelasan bahkan cenderung tidak digubris.

Akhirnya, para pengusaha menggugat Bupati Parimo. Dilansir dari koranindigo.online, pengusaha Sulteng Hantje Yohanes, tampaknya mewakili pengusaha sebagai pihak penggugat dalam perkara nomor 28/Pdt.G/2019/PN PRG.

Dalam surat panggilan elektronik PN Parigi, Rabu, 3 September 2019, pengadilan resmi mengundang pihak Hantje Yohanes selaku penggugat, untuk berhadapan dengan pihak yang tergugat, yaitu Samsurizal Tombolotutu. Pada sidang perdana, Senin, 9 September 2019.

Laporan: Muhammad Rafii

2 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan