Subsidi Listrik Dipangkas, Apa Dampak Bagi Daya Beli Warga?

0
305
Subsidi Listrik Dipangkas, Apa Dampak Bagi Daya Beli Warga?
Illustrasi inflasi

Parimo, gemasulawesi.comKebijakan penghapusan subsidi listrik dari Kementerian ESDM dan Badan anggaran (Banggar) DPR-RI, nampaknya akan membebani daya beli warga.

Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan kenaikan tarif listrik dipastikan bakal mendorong inflasi administered price. Dampaknya, daya beli akan menurun, sebab kenaikan listrik akan mempengaruhi komponen inflasi lainnya.

“Efek domino kenaikan tarif listrik pasca dipangkasnya subsidi listrik adalah banyak pengguna listrik untuk produksi juga ikut naikkan harga,” ungkap Piter Abdullah dikutip dari Tirto.id.

Padahal lanjut dia, pemerintah perlu mendorong konsumsi domestik untuk bisa memacu pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah perlambatan ekonomi global.

Ia mengatakan, pemerintah tidak bisa mengandalkan ekspor saja, tapi harus juga andalkan ekonomi domestik. Artinya pemerintah harus mendorong konsumsi rumah tangga, bukan sebaliknya.

Berkaca dari kondisi ekonomi tahun 2017, dampak kenaikan listrik terhadap inflasi sebenarnya cukup besar. Saat tarif listrik mulai naik pada 2017, tarif listrik menjadi penyumbang terbesar inflasi sepanjang 2017.

“Waktu itu, andil inflasi dari tarif listrik mencapai 0,81 persen, paling tinggi ketimbang komoditas lainnya,” jelasnya.

Diketahui, penghapusan subsidi listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) telah disepakati dalam RAPBN tahun 2020.

Rencananya, pemerintah bakal mendorong pelanggan PLN golongan 900 V mengikuti skema penyesuaian tarif atau tariff adjusment. Mereka akan membayar tarif listrik seperti yang berlaku bagi pelanggan golongan 1.300 VA serta 11 golongan non-subsidi lainnya.

Dengan penghapusan subsidi listrik, sekitar 24,4 juta pelanggan yang saat ini menikmati tarif Rp1.300/kwh harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar tagihan listrik mereka mulai tahun depan. Subsidi energi dalam Rancangan APBN 2020 pun berubah dari yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp 62,2 Triliun.

“Kalau lihat sekiranya RTM enggak masuk, maka subsidinya menjadi Rp54,79 triliun,” kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana.

PLN menghitung saat ini rata-rata pemakaian listrik untuk pelanggan RTM 900VA sebesar 126 kWh per bulan. Jika memakai tarif Rp1.300 per kWh, rata-rata pengeluaran mereka mencapai Rp163.000 per bulan. Namun jika memakai tarif baru, rata-rata pengeluaran RTM 900VA melonjak menjadi Rp190.000 per bulan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menuturkan tingkat konsumsi diprediksi akan tetap stabil sesuai dengan proyeksi pemerintah pada 2020.

Dia menjelaskan, subsidi PLN tahun depan dialokasikan secara khusus untuk masyarakat miskin dan tidak mampu dan meningkatkan rasio elektrifikasi dalam negeri.

“Seperti yang disampaikan perwakilan Kementerian ESDM, [subsidi] yang dikurangi untuk masyarakat yang dinilai sudah mampu, untuk masyarakat miskin dan kurang mampu tidak ada perubahan signifikan,” ungkapnya di DPR, Selasa, 3 September 2019.

Terkait dengan penurunan subsidi energi serta pengaruhnya terhadap daya beli dan inflasi, Suahasil menuturkan pihaknya melakukan kajian. Namun yang pasti, penghapusan subsidi untuk golongan tersebut dapat menghemat anggaran hingga Rp 5,9 Triliun.

Sumber: Tirto.id

Tinggalkan Balasan