Soal Kisruh Bantuan Stimulan Korban Bencana Parimo, DPRD Upayakan Titik Temu

0
124
Kisruh bantuan bencana Parigi Moutong
Rapat mediasi DPRD antara Pokmas, warga penerima bantuan dan fasilitator BPBD (Foto: Rafii)

Parimo, gemasulawesi.comSoal kisruh terkait bantuan stimulan korban bencana gempa Parigi Moutong (Parimo), DPRD meminta seluruh pihak untuk mencari titik temu.

Menurut Wakil Ketua DPRD Parimo Faisan Badja, kisruh bantuan korban bencana Parigi Moutong dapat diselesaikan apabila warga penerima manfaat, Kelompok masyarakat (Pokmas), fasilitator dan BPBD saling membuka diri. Berfikir bersama untuk korban bencana gempa.



“Semua pihak sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kalau saling silang pendapat, pada akhirnya warga yang dirugikan,” ungkapnya di ruang sidang DPRD Parimo, Jumat, 11 Oktober 2019.

Begitu pun dengan Ketua DPRD Parimo, Sayutin mengatakan pertemuan ini bermaksud mencari letak ketidaksinkronan kemudian secara bersama mencari jalan keluar dan bukan untuk mencari benar atau salah suatu pihak.

Diketahui dalam rapat pertemuan perwakilan Pokmas, Zulfikar mengatakan pihaknya meminta untuk mengambil alih pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan korban bencana Parimo, mulai dari pencairan anggaran hingga pembangunan rumah bantuan stimulan itu.

“Seharusnya fasilitator hanya mendampingi dan mengawasi jalannya program bantuan rumah korban bencana gempa,” katanya.

Menurutnya, sistem yang dilakukan selama ini keliru. Bahan material pembangunan rumah seharusnya tidak dihutang. Alasannya, dana untuk pembelian bahan material ini sudah ada di rekening, tinggal dicairkan langsung dibelanjakan ke toko bangunan.

Kalau bahan material itu dihutang, akibatnya harga akan menjadi lebih mahal. Terdapat disparitas atau perbedaan harga bahan material yang mencolok dibandingkan dengan sistem pembayaran tunai. Akhirnya, warga penerima bantuan yang akan mengalami kerugian.

Sementara itu, perwakilan BPBD Parimo, Syahril mengatakan pihaknya hanya mengikuti Petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang ada. Dalam Juklak disebutkan pencairan dapat dilaksanakan apabila progress pembangunan sudah mencapai 40% dibuktikan dengan dokumen Laporan Pertanggungjawaban.

“Syarat lainnya berupa bahan material pembangunan rumah sudah harus ada di lokasi,” jelasnya.

Berdasarkan Juklak, penyaluran serta penyelesaian dari program stimulan bencana dilakukan secara bertahap. Sehingga ditargetkan akan selesai pada bulan Desember 2019 mendatang.

Namun, pihaknya tidak akan mempermasalahkan jika pada akhirnya terdapat kesepakatan bersama jika Pokmas yang akan mengambil alih seluruh kegiatan, sedangkan fasilitator hanya sebagai pendamping.

Laporan: Muhammad Rafii

Tinggalkan Balasan