SKB Pedoman UU ITE Terbit, Berikut Isinya

waktu baca 2 menit
Foto: SKB Pedoman UU ITE

Berita nasional, gemasulawesi– Pemerintah, Kejaksaan dan Polri, sepakat akan mempedomani pasal 27, 28, 29 dalam UU ITE, bentuk kesepakatan itu dikuatkan dengan ditekennya Surat Keputusan Bersama atau SKB.

Menkominfo Jhonny G Plate, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, disaksikan Menko Polhukam Mahfud Md.

“Sambil menunggu revisi terbatas, pedoman implementatif yang ditandatangani tiga menteri dan satu pimpinan lembaga setingkat menteri bisa berjalan dan bisa memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Ini dibuat setelah mendengar dari para pejabat terkait, dari kepolisian, Kejaksaan Agung, Kominfo, masyarakat, LSM, Kampus, korban, terlapor, pelapor, dan sebagainya, semua sudah diajak diskusi, inilah hasilnya,” ungkap Mahfud melalui keterangan tertulis, Rabu 23 Juni 2021.

Baca juga: Ratusan Siswa Parimo Putus Sekolah

Banyak masyarakat merespons jika UU ITE kerap memakan korban, karena dinilai mengandung pasal karet dan terkadang menimbulkan kriminalisasi, termasuk diskriminasi.

Karena itu, pemerintah mengeluarkan dua keputusan yaitu, revisi terbatas dan pembuatan pedoman implementasi SKB UU ITE 3 kementerian lembaga.

“Di tengah suasana pandemi yang meningkat, kami tetap melaksanakan tugas kenegaraan dan tata pemerintahan, tadi kami berempat, saya Menko Polhukam, Menkominfo, kemudian Jaksa Agung, kemudian Kapolri, menindaklanjuti keputusan rapat kabinet internal tanggal 8 Juni 2021 kemarin, yang memutuskan tentang: satu, rencana revisi terbatas, kemudian yang kedua tentang pedoman implementasi beberapa pasal UU ITE, pasal 27 28 29 36,” ujarnya.

Sementara, Menkominfo Johnny G Plate berharap pedoman implementatif dapat mendukung upaya penegakan UU ITE selaku ketentuan khusus dari norma pidana atau lex specialist yang mengedepankan penerapan restorative justice.

Sehingga, penyelesaian masalah yang terkait UU ITE dapat dilakukan tanpa harus menempuh mekanisme peradilan.

Hal ini juga perlu dilakukan untuk menguatkan posisi ketentuan peradilan pidana sebagai ultimum remedium atau pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

Pedoman penerapan ini berisi penjelasan terkait definisi, syarat, dan keterkaitan dengan peraturan perundangan lain, terhadap pasal yang sering menjadi sorotan masyarakat.

“Pedoman penerapan ini merupakan lampiran dari surat keputusan bersama yang tadi ditandatangani, mencakup delapan substansi penting,” tutupnya. (***)

Baca juga: Lindungi Tugas Wartawan, LBH Desak Aktifkan Pedoman Penanganan Kasus Kekera

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.