Sistem Kerja Terbaru ASN di Tahun 2022

Berita Nasional, gemasulawesi- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo,  menerapkan sistem kerja terbaru bagi ASN.

Berdasarkan SE Menteri PAN-RB bernomor 01 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas SE Men PAN-RB nomor 23 tahun 2021 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai ASN selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Baca: Kemnaker Atur Soal Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid19

SE tersebut ditandatangani per tanggal 5 Januari 2022 berdasarkan arahan dari Presiden RI Joko Widodo terkait kebijakan mengenai PPKM dan status penyebaran Covid-19.

Ini rincian aturan kerja ASN dalam SE Menteri PANRB Nomor 01 Tahun 2022:

Kantor Pemerintahan Sektor Non-esensial

Wilayah Jawa dan Bali

1. PPKM Level 1, sebanyak 75 persen pegawai work from office (WFO)
2. PPKM Level 2, sebanyak 50 persen pegawai WFO
3. PPKM Level 3, sebanyak 25 persen pegawai WFO
4. PPKM Level 4, 100 persen pegawai work from home (WFH)

Wilayah Luar Jawa dan Bali

1. PPKM Level 1, sebanyak 75 persen pegawai WFO.
2. PPKM Level 2, sebanyak 50 persen pegawai WFO.
3. PPKM Level 3, sebanyak maksimal 50 persen pegawai WFO. Jika ditemukan klaster COVID-19, maka akan ditutup selama lima hari.
4. PPKM Level 4, sebanyak 25 persen WFO. Jika ditemukan klaster COVID-19, maka akan ditutup selama lima hari.

Kantor Pemerintahan Sektor Esensial

Wilayah Jawa dan Bali

1. PPKM Level 1, maksimal 100 persen pegawai WFO.
2. PPKM Level 2, maksimal 75 persen pegawai WFO.
3. PPKM Level 3 dan 4, maksimal 50 persen pegawai WFO.

Wilayah Luar Jawa dan Bali

1. PPKM Level 1 dan 2, maksimal 100 persen WFO.
2. PPKM Level 3, maksimal 100 persen WFO.
3. PPKM Level 4, maksimal 50 persen WFO.

Kantor Pemerintahan Sektor Kritikal

Wilayah Jawa dan Bali: PPKM Level 1, 2, 3, dan 4, maksimal 100 persen pegawai WFO.

Wilayah Luar Jawa dan Bali: PPKM Level 4, maksimal 100 persen pegawai WFO.

SE ini mengubah sistem kerja yang tercantum dalam lampiran SE sebelumnya karena disesuaikan dengan PPKM dan status penyebaran COVID-19. Adapun SE Menteri PANRB Nomor 23/2021 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan SE Menteri PANRB Nomor 25/2021 masih tetap berlaku dan menjadi satu kesatuan dengan SE Menteri PANRB Nomor 01/2022 ini. (**)

Baca: Resmi Dilantik, Pejabat Tinggi dan Administrator Parigi Moutong