2Banner GIF 2021

Satu Hektar Hutan Mangrove Dibabat di Parigi Moutong

Satu Hektar Hutan Mangrove Dibabat di Parigi Moutong
Foto: Satu Hektar Mangrove Terbabat di Tinombo.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dapatkan fakta oknum warga babat hutan mangrove di Desa Tinombo.

“Pembabat hutan satu hektar mangrove itu berinisial R, warga Kecamatan Sidoan,” ungkap Kabid Penaatan dan Penataan Lingkungan DLH, Parigi Moutong, Mohamad Idrus, saat ditemui, Rabu 21 April 2021.

Ia menjelaskan, DLH mendapati warga babat hutan mangrove saat menginvestigasi ke lapangan secara langsung.

Investigasi dilakukan setelah sebelumnya ada aduan dari warga sekitar terkait upaya warga babat hutan mangrove di Desa Tinombo.

“Aduan itu kami dapatkan dari masyarakat Desa Tinombo pada awal bulan Maret lalu,” ungkapnya.

Baca juga: Massa Aksi Demo Sebut Tambang Emas Kasimbar Ancam Lingkungan

Setelah mendapatkan aduan warga babat hutan mangrove kata dia, DLH langsung menelusuri kebenaran informasi dari warga itu.

Dari temuan dilapangan, oknum R warga babat hutan mangrove di Desa Tinombo mengaku memiliki surat-surat tentang kepemilikan lahan.

Baca juga: Kapolres: Pelaku Penebangan Hutan Mangrove Melanggar UU

“Dengan surat itu, R membabat hutan itu,” tuturnya.

DLH meminta foto copy surat kepemilikan lahan. Untuk dijadikan berita acara pengaduan ke Balai Penegakan Hukum Wilayah II, DKP Sulawesi Tengah. Guna ditindaklanjuti.

Baca juga: Pecinta Alam Tanam Ribuan Mangrove di Siney Parigi Moutong

Selain itu kata dia, DLH juga melayangkan aduan kepada Kepolisian Resor (Polres) Parigi Moutong.

“Aksi pembabatan hutan itu, R bisa saja dipidakan. Pasalnya, aksinya sudah dilakukan cukup lama,” tegasnya.

Baca juga: Polres Parigi Moutong Tanam 1000 Bibit Mangrove

Menurutnya, pemerintah desa maupun kecamatan setempat terkait kawasan mangrove tidak ada istilahnya menutup akses pengelolaan wilayah itu.

Karena kewenangan pesisir mangrove itu berada dibawah naungan DKP Provinsi Sulawesi Tengah.

“DLH hanya mengarahkan ketika ingin membuat usaha di kawasan itu, maka segera mengajukan permohonan tertulis ke DKP Provinsi. Agar diberikan rekomendasi teknis,” tutupnya.

Baca juga: Puluhan Siswa SD Parigi Moutong Aksi Bersih Pantai dan Tanam Bibit Mangrove

Baca juga: Program Pisew 2021 Sasar Dua Kecamatan di Parigi Moutong

Laporan: Aldi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Related Post