Saiful Bahri Terancam Tidak Ditetapkan Keterpilihannya

Saiful Bahri Terancam Tidak Ditetapkan Keterpilihannya Pasal 338
LPSDK
Parimo, gemasulawesi.com- Saiful Bahri terancam tidak akan ditetapkan keterpilihannya berdasarkan ketentuan UU no 7 tentang Pemilu tahun 2017 yang tertuang pada Pasal 338 ayat tiga.

Dalam UU Pemilu tahun 2017 pasal 338 yang terdiri dari empat ayat sangat jelas menerangkan sanksi jika LPPDK tidak disetorkan kepada KPU, baik itu secara keorganisasian partai maupun perseorangan.

Terkait sanksi bagi perseorangan seperti yang terjadi pada Saiful Bahri yang tidak menyetorkan LPPDK disebutkan dalam pasal 338 ayat tiga.

Read More

Yakni, dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2).
Partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

Sementara untuk sanksi bagi partai yang tidak menyetorkan LPPDK disebutkan pada pasal 338 ayat satu.

Yaitu, dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2).

Partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

Walaupun dalam pasal 338, kedua ayat menyebutkan sanksi diberikan kepada Parpol, namun terdapat perbedaan pada sanksi yang diberikan.

Pada ayat satu sanksi partai dibatalkan sebagai peserta pemilu pada wilayah tertentu dimana jika tidak menyetorkan LPPDK.

Sementara pada ayat tiga pasal 338, pada poin sanksi disebutkan caleg terpilih tidak akan ditetapkan keterpilihannya jika tidak menyetorkan LPPDK.

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menangani pemeriksaan dokumen LPPDK DPD PAN Parimo hanya memeriksa dokumen berasal dari partai.

Pemeriksa asal KAP untuk DPD PAN Parimo, Alisya yang dikonfirmasi gemasulawesi.com beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya hanya menindaklanjuti apa yang telah diberikan partai.

“Ada beberapa yang tidak memasukkan itu bukan dalam ranah kami, karena kita berurusan dengan partainya bukan perseorangan,” terangnya.

Ditanyakan bagaimana jika ada caleg terpilih tidak memasukkan LPPDK nya, Alisya mengatakan itu sangat berbahaya untuk caleg perseorangan.

Berdasarkan aturan prosedurnya adalah, dari caleg perseorangan menyetorkan LPPDK nya kepada Partai lalu KAP akan memeriksa laporan itu.

“Kalau tidak ada laporannya yang dimasukkan apa yang akan kami periksa?” tuturnya.

Lanjut dia, apapun yang telah disetorkan oleh partai itu akan menjadi dasar hasil pemeriksaan KAP.

Sehingga jika tidak ada LPPDK milik dari Saiful Bahri dalam laporan Partai maka dipastikan tidak diperiksa oleh KAP.

Sementara itu dilansir dari detik.com Hari ini KPU menerima hasil audit LPPDK dan menyerahkan hasil audit tersebut ke peserta pemilu.

Hasilnya akan diumumkan oleh KPU kepada publik mulai 1 Juni 2019 untuk 10 hari ke depan di website KPU.

“Tim dari KPU nanti akan membuat semacam resume tentang hasil audit dari masing-masing Kantor Akuntan Publik terhadap peserta pemilu,” kata komisioner KPU, Hasyim As’yari, di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2019).

Baca juga: Saiful Bahri Caleg PAN Terpilih Belum Masukkan LPPDK

Laporan: Muhammad Irfan Mursalim 

 

banner 728x90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.