Rusak Hutan Mangrove di Parigi Moutong, Dikenai Pidana

waktu baca 2 menit
Foto: Hutan mangrove di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu, menyebut perilaku rusak hutan mangrove bisa dikenai pidana.

“Saya minta warga untuk tidak merusak atau menebang pohon mangrove karena itu sama halnya merusak alam,” ungkap Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu, Selasa 22 Juni 2021.

Ia mengatakan, masih ada berani rusak hutan mangrove. Padahal itu merupakan tanaman harus dilestarikan demi kehidupan keragaman biota laut dan untuk kehidupan anak cucu kelak.

Berkaitan adanya aktivitas rusak hutan magrove di wilayah Kecamatan Tinombo, Bupati Parigi Moutong memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera melakukan upaya-upaya sosialisasi, menghentikan agar tidak terjadi lagi.

Baca juga: Polres Parigi Moutong Tanam 1000 Bibit Mangrove

Baca juga: Kapolres: Pelaku Penebangan Hutan Mangrove Melanggar UU Lingkungan Hidup

Ia pun meminta aparat hukum untuk tegas melakukan penindakan terkait pelaku yang rusak hutan mangrove.

“Sesuai pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Olehnya mari kita jaga alam dan lestarikan,” ujarnya mengingatkan.

Baca juga: Pecinta Alam Tanam Ribuan Mangrove di Siney Parigi Moutong

Ia menambahkan, aksi rusak hutan mangrove akan dikenai pidana penjara paling singkat 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 3 miliar.

Diketahui ancaman pidana pasal 82 sampai 109 UU RI No 18 th 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, ancaman hukumanya bisa sampai seumur hidup.

Baca juga: Puluhan Siswa SD Parigi Moutong Aksi Bersih Pantai dan Tanam Bibit Mangrove

UU No 18 th 2013 ditegaskan, pelaku yang rusak hutan mangrove juga bisa dijerat dengan UU No 32 th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 109 bunyinya, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan sebagaimana dimaksud dlm psl 36 ayat (1) dipidana antara 1-3 tahun dan denda antara Rp 1 sampai dengan Rp 3 M.

Sedangkan sesuai isi pasal 36 ayat (1) berbunyi setiap usaha dan atau kegiatan yg wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib.

Baca juga: Gabungan Pecinta Alam Tanam Mangrove di Parigi Moutong

Laporan: Novita Ramadhani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.